Salin Artikel

Soal Penanganan Covid-19, Menkes Sebut Imunitas di Indonesia Lebih Baik daripada China

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, imunitas masyarakat Indonesia lebih baik daripada China dalam menghadapi Covid-19.

Imunitas ini didapat dari kebijakan penanganan Covid-19 yang dipilih di dalam negeri, yaitu kebijakan gas dan rem. Masyarakat tetap diberikan keleluasaan untuk bergerak sehingga infeksi yang terjadi usai mendapat vaksinasi bersifat alamiah.

Sedangkan China mengambil kebijakan nol Covid-19 (zero Covid-19) yang sangat ketat sehingga warga sulit melakukan mobiliassi.

Hal ini membuat Indonesia jauh lebih beruntung dibanding China dalam penanganan Covid-19.

"Indonesia karena (kebijakannya) tidak terlalu tertutup, jadi membiarkan secara natural orang yang sudah divaksin terinfeksi, itu enggak apa-apa. Kalau orang sudah vaksin kemudian terinfeksi, justru menjadi lebih kuat," kata Budi saat ditemui di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2022).

Budi menuturkan, infeksi yang terjadi secara alami setelah mendapat vaksinasi Covid-19, membuat imunitas semakin kuat. Sehingga, ketika muncul subvarian baru Covid-19, antibodi dalam tubuh masyarakat sudah mampu melawan virus tersebut.

Dengan demikian, tidak ada kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia seperti yang terjadi di China saat ini.

"(Kekebalan) itu enggak terjadi di China sehingga saat mereka buka, outbreak. Dibandingkan dengan Indonesia yang ada beruntungnya juga karena kita sudah kena infeksi alamiah," tutur Budi.

Budi menyampaikan, imunitas yang tinggi juga terjadi karena besarnya populasi di Indonesia. Besarnya populasi ini, membuat akselerasi vaksinasi hingga dosis ketiga pun semakin tinggi.

"Indonesia ada untungnya juga kenapa imunitas populasi kita tinggi, karena vaksinasinya tinggi dan infeksinya juga tinggi. Dan secara ilmiah, kombinasi imunitas orang yang sudah divaksin, kemudian kena Covid-19 imunitasnya paling tinggi dan paling tahan lama," ucapnya.

Lebih lanjut Budi menuturkan, imunitas yang tinggi ini membuat pemerintah belum memutuskan memperketat pintu masuk untuk warga negara asing, utamanya dari negara dengan kasus tinggi seperti China, setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut.

Apalagi, ketiga varian yang mendominasi di China sudah hadir ke Indonesia. Namun, varian-varian baru ini tidak menyebabkan kenaikan di dalam negeri karena imun masyarakat jauh lebih baik.

"BF.7 sudah 15 (kasus) dan tidak ada pergerakan lain. Jadi kita merasa tidak perlu mengetatkan kegiatan atau mengurangi, membatasi, kegiatan masyarakat karena imunitasnya sudah tinggi," jelas Budi.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo memutuskan menghentikan PPKM pada Jumat (30/12/2022). Pencabutan PPKM dilakukan saat kasus Covid-19 di berbagai negara kembali tinggi.

Jokowi beralasan, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia sudah melandai, berkaca dari kasus harian Covid-19 pada 27 Desember 2022 yang hanya 1,7 kasus per 1 juta penduduk.

Ia menyebutkan, positivity rate mingguan juga sudah berada di angka 3,3 persen, kemudian bed occupancy rate 4,79 persen, serta angka kematian 2,39 persen.

"Lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/03/15391671/soal-penanganan-covid-19-menkes-sebut-imunitas-di-indonesia-lebih-baik

Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke