Salin Artikel

Nasdem Persilakan Demokrat dan PKS Deklarasikan Koalisi Perubahan, tapi..

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mempersilakan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendeklarasikan diri sebagai bagian dari Koalisi Perubahan.

Namun ia mengatakan bahwa penentuan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies mesti melalui diskusi bersama.

“Kita tentu harus belajar dari sejarah, wapres bukan penggunting pita, bukan ban serep,” sebut Willy ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/1/2022).

“Kita ingin menciptakan dwi tunggal karena itu, kemudian dalam menentukan siapa yang akan menentukan cawapres Mas Anies harus benar-benar kalkulasinya secara detail, kalkulasinya harus dalam variabel yang telah kita sepakati,” papar dia.

Namun ia menghormati keinginan Demokrat yang ingin mendeklarasikan koalisi, sepaket dengan pengusungan capres dan cawapres.

“Tapi keputusan akhir nanti bisa kita rembuk bersama yang mendampingi Mas Anies,” ujar dia.

Dalam pandangannya, rencana Demokrat dan PKS untuk segera mendeklarasikan Koalisi Perubahan adalah langkah yang tepat.

Pasalnya, hal itu menunjukan bahwa kedua parpol tersebut sudah sepakat untuk mendukung Anies sebagai capres.

Maka keputusan itu bakal menjawab pertanyaan masyarakat, apakah Anies bisa melenggang ke kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Tapi dengan dideklarasikan PKS, Demokrat, artinya teka-teki yang selama ini Anies belum cukup tiket (maju sebagai capres) terjawab,” tandasnya.

Sebelumnya Juru Bicara PKS M Kholid membuka kemungkinan deklarasi Koalisi Perubahan bakal dilakukan bulan ini.

Menurutnya, PKS bakal mendorong pengusungan capres-cawapres sesuai dengan harapan bakal Koalisi Perubahan.

Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan pihaknya hanya bakal mendeklarasikan koalisi jika disertai paket capres-cawapres.

Para kader akar rumput Demokrat, ungkap dia, ingin terus mendorong agar Anies Baswedan berpasangan dengan Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/02/17081021/nasdem-persilakan-demokrat-dan-pks-deklarasikan-koalisi-perubahan-tapi

Terkini Lainnya

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke