Salin Artikel

Covid-19 Melonjak di China, Perlukah Memperketat Syarat Masuk Indonesia?

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mendorong pemerintah memperketat syarat masuk Indonesia, khususnya terhadap warga asal China.

Ini merespons tingginya lonjakan kasus Covid-19 di Negeri Tirai Bambu itu beberapa waktu terakhir.

"Indonesia sudah waktunya untuk memperkuat skrining atau pengetatan kriteria masuk dari China khususnya, dan juga tentu dari negara yang berpotensi mengalami lonjakan subvarian Covid-19," kata Dicky kepada Kompas.com, Kamis (29/12/2022).

Dicky mengatakan, pengetatan bisa dilakukan dengan kembali memberlakukan sejumlah syarat, misalnya mewajibkan pelaku perjalanan divaksin Covid-19 booster dengan durasi maksimal 6 bulan terhitung sejak waktu perjalanan.

Kemudian, kembali mewajibkan pelaku perjalanan menunjukkan hasil negatif tes PCR. Jika pelaku perjalanan menunjukkan gejala Covid-19, dianjurkan bagi mereka melalukan tes ulang setibanya di Indonesia.

Pemerintah juga disarankan kembali menerapkan karantina bagi mereka yang baru tiba di Tanah Air. Menurut Dicky, durasi karantina tak perlu berlama-lama seperti dahulu satu sampai dua minggu, tapi cukup tiga hari saja.

"Tidak mesti tes lagi juga kecuali ada gejala. Tapi setidaknya dalam tiga hari dia menetap di hotel (tempat karantina) yang dituju itu atau tempat yang dituju itu dia tidak menunjukkan gejala," ujarnya.

Meski demikian, kata Dicky, pemerintah tak perlu sampai melarang kedatangan warga dari China atau negara-negara lainnya.

Namun, jika tak ada urusan genting, warga Indonesia diimbau untuk menunda rencana bepergian ke China dalam beberapa waktu ke depan.

"Setidaknya sampai Februari pertengahan atau akhir. Kita lihat situasi gelombang yang diprediksi apakah memang akan berlangsung selama 3 bulan dan sekarang kan kurang lebih sudah lebih dari sebulan," kata dia.

Apalagi, subvarian virus baru BF.7 yang kini merebak diduga mampu menembus antibodi tubuh, baik yang dihasilkan vaksin maupun imunitas alami akibat terpapar virus corona.

"Khusus untuk (kasus Covid-19) China ini memang mau tidak mau kita harus khwatir karena potensi perburukannya cukup besar," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah Provinsi Zhejiang, China melaporkan 1 juta kasus infeksi Covid-19 harian terbaru pada Minggu (25/12/2022). Jumlah ini diperkirakan akan berlipat ganda pada hari-hari mendatang.

Lonjakan infeksi Covid-19 itu menyebabkan kenaikan angka pasien virus corona di banyak rumah sakit di China.

Pemerintah China pun telah mengambil sejumlah langkah merespons situasi tersebut, salah satunya dengan membatasi penerbangan ke sejumlah negara, termasuk Indonesia.

"Pemerintah China sendiri yang membatasi (penerbangan), kami ikut kebijakan mereka, kalau dulu mereka membatasi satu maskapai ke satu kota sekarang mereka hanya membatasi 15 frekuensi," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Maria Kristi Endah Murni, Selasa (27/12/2022).

"Jadi China yang membatasi sendiri untuk tidak terlalu banyak diakses oleh negara lain," sambungnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/29/17273371/covid-19-melonjak-di-china-perlukah-memperketat-syarat-masuk-indonesia

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke