Menkes Soal Tak Ada Anggaran Covid-19 Tahun 2023: Belum "Confirm", Mau Dirapatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku, belum dapat mengonfirmasi soal tidak adanya anggaran penanganan Covid-19 untuk tahun 2023.

Ia mengaku akan bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto untuk membahas hal tersebut.

Namun yang dapat dipastikan adalah selesainya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) pada tahun 2023.

"KPC PEN yang sudah selesai di akhir tahun. Nah, saya mau ke Pak Menko mau rapat soal itu. Jadi itu belum confirm," kata Budi di Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Ia juga mengaku belum membahas rencana vaksin Covid-19 dibayar secara mandiri.

Hingga kini, belum ada kepastian biaya pengobatan, perawatan, vaksin, dan obat Covid-19 masih akan ditanggung pemerintah atau ditanggung secara mandiri, bila anggaran tersebut tak lagi ada.

"Itu belum dibahas yang vaksin berbayar. Jadi sampai sekarang vaksin masih gratis, yuk cepat-cepat (vaksin)," tutur Budi.

Di sisi lain Budi mengungkapkan, Indonesia sudah melewati puncak kasus subvarian Omicron sebelumnya, yakni BA.5 dan BA.2.75.

Selain kedua subvarian itu, subvarian BQ.1 dan XBB pun sudah melewati puncaknya. Oleh karena itu, kasus Covid-19 di Tanah Air cenderung landai, meski 15 kasus BF.7 yang mendominasi di China sudah masuk ke Tanah Air.

Per-28 Desember 2022, kasus aktif turun 1.850 kasus dalam 24 jam terakhir, sehingga totalnya 14.725 kasus aktif.

"Sekarang yang bikin naik itu BQ.1 sama XBB dan kita audah lewat, kita sudah kena. Di China yang banyak adalah BA.5, BA.275, dan BF.7. BA.5 di kita sudah lewat siklusnya. Yang BA.275 sudah lewat, tinggal BF.7," tutur Budi.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menyatakan masalah anggaran Covid-19 di tahun 2023 masih dikaji dan bakal dievaluasi lebih lanjut.

Saat ini kata Nadia, pemerintah masih berfokus pada pengkajian penghentian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Proses kajiannya melibatkan para ahli termasuk epidemiolog.

"Pasti akan ada evaluasi terkait hal ini, tapi saat ini pembatasan kegiatan masyarakat yang menjadi fokus," kata Nadia kepada Kompas.com, Rabu (28/12/2022).