Projo Setuju Jokowi Lakukan "Reshuffle" Kabinet dalam Waktu Dekat

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pro Jokowi (Projo) Handoko setuju jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.

Handoko menilai, reshuffle atau perombakan diperlukan demi kebaikan kinerja kabinet di sisa waktu kepemimpinan Jokowi.

"Isu reshuffle, tentu kami tidak menolak atau apa. Kami pasti menyetujui beliau melakukan reshuffle yang kami yakin demi kebaikan kinerja kabinet di sisa waktu yang tersedia," ujar Handoko saat ditemui di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022).

Walau begitu, Handoko menekankan, reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi. Projo pun menyerahkan upaya reshuffle kabinet kepada Jokowi sepenuhnya.

"Karena beliau yang tahu persis bagaimana kinerja kabinetnya," ucapnya.

Kemudian, Handoko mengomentari isu Nasdem yang ingin dikeluarkan dari lingkaran koalisi pemerintahan Jokowi. Isu itu muncul dari PDI-P saat wacana reshuffle mencuat.

Handoko mengatakan, sejauh ini, tidak ada gejolak politik yang cukup berarti. Namun, dia meyakini bahwa pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem menimbulkan dinamika politik.

"Situasi juga baik baik saja. Bahwa ada dinamika-dinamika politik, tentu pasti terjadi karena pasti ada deklarasi itu," imbuh Handoko.

Sebelumnya, wacana reshuffle kabinet makin menguat setelah ditanggapi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dia menegaskan bahwa reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia mengaku ada konsultasi terkait reshuffle dengan Presiden Jokowi. Namun, Ma'ruf mengatakan tak akan membocorkannya.

"Jadi kalau soal anu, apa konsultasi saya dengan presiden, itu tidak usah diceritakan kepada wartawan. Gitu ya," kata Ma'aruf usai peresmian enam Pusat Usaha Layanan Terpadu Koperasi dan UMKM, di Kabupaten Semarang, Selasa (27/12/2022).

Dia meminta agar menunggu keputusan dari Presiden Jokowi terkait reshuffle kabinet.

"Kita tunggu saja ya, apa yang terjadi atau tidak kita tunggu saja. Saya kira begitu, karena itu hak prerogatif presiden," ungkapnya.