Salin Artikel

KPK Lakukan 10 OTT Sepanjang 2022, Ini Daftarnya...

Hal ini Alex kemukakan saat memaparkan laporan Kedeputian Penindakan dan Eksekusi dalam konferensi pers akhir tahun Kinerja dan Capaian KPK Tahun 2022.

"Selama 2022, KPK melakukan 10 kegiatan tangkap tangan," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (26/12/2022).

Alex membeberkan, 10 OTT tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam upaya paksa yang dilakukan pada 5 dan 6 Januari 2022 ini, KPK menangkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan menyita uang sebesar Rp 5 miliar.

2. Memasuki pekan kedua Januari 2022, KPK melakukan OTT terkait pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur tahun 2021-2022. Dalam operasi ini, KPK menciduk Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud (AGM) dan Bendahara Umum Dewan Pengurus Partai Demokrat Cabang Balikpapan Nur Afifah Balqis. KPK juga menyita uang Rp 1 miliar.

3. Selang sepekan setelah menangkap AGM, KPK menangkap tangan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin pada 18 Januari. Terbit diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.

4. Selanjutnya, pada 19 Januari 2022, KPK menangkap tangan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat terkait dugaan suap terkait jual-beli perkara. Dari OTT Hakim Itong ini, KPK mengamankan uang Rp 140 juta.

5. Pada 27 April, KPK menangkap Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin terkait kasus dugaan suap pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021. Ade Yasin dan sejumlah bawahannya menyuap anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat untuk memanipulasi temuan pada LKPD Kabupaten Bogor. Dalam perkara itu, pihak Ade Yasin diduga menyuap auditor BPK Jawa Barat sebanyak Rp 1,9 miliar.

6. Pada 6 Juni, KPK bergerak menangkap mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti terkait dugaan suap penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton.

7. Selang sekitar dua bulan, pada 11 Agustus, KPK menangkap Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. Ia diduga menerima suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Ia diduga mematok tarif Rp 60 hingga 350 juta.

8. Sembilan hari setelah menangkap Mukti, pada 20 Agustus KPK menciduk Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani dan sejumlah bawahannya. Karomani diduga mematik tarif Rp 100 hingga Rp 350 juta untuk meloloskan calon mahasiswa baru yang ia luluskan dalam Seleksi Mandiri Masuk Unila (Simanila) 2022.

9. Pada 22 September, KPK menangkap tangan hakim yustisial, PNS pada kepaniteraan dan pegawai Mahkamah Agung (MA).Dari perkara itu, KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh sebagai tersangka. Mereka diduga menerima suap terkait pengurusan perkara Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana.

10. Pada 14 Desember, KPK menangkap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua P. Simandjuntak terkait dugaan suap pengurusan alokasi dana hibah. Dari operasi itu, KPK menyita unag Rp 1 miliar dalam pecahan mata uang asing.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/28/06404631/kpk-lakukan-10-ott-sepanjang-2022-ini-daftarnya

Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke