PAN: Jokowi Bisa "Reshuffle" Kabinet Kapan Saja dengan Alasan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Daulay menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa melakukan reshuffle kabinet kapan saja.

Saleh menyebut Jokowi punya hak untuk mengganti menteri dengan alasan politik, bukan kinerja.

"Bahkan, dalam kasus tertentu, Presiden bisa melakukan pergantian kapan saja. Bisa saja alasannya politik. Bukan kinerja. Sekali lagi, itu adalah hak dan kekuasaan Presiden," ujar Saleh dalam keterangannya, Selasa (27/12/2022).

Saleh menekankan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden. Secara konstitusional, Presiden berhak melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri.

Dia mengatakan evaluasi dapat dilakukan secara rutin, berkala, ataupun dengan tujuan tertentu. Misalnya seperti evaluasi terhadap kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan lain-lain.

"Presiden itu penanggung jawab jalannya pemerintahan. Sejalan dengan itu, Presiden berhak untuk mengangkat para menteri dan pembantunya. Kinerja mereka lah yang selalu diperhatikan, dijaga, dan dievaluasi," tuturnya.

"Jika baik, tentu dilanjutkan. Kalau tidak baik, diperingatkan. Dan kalau sudah tidak bisa diperbaiki, Presiden berhak untuk melakukan reshuffle atau pergantian," sambung Saleh.

Walau begitu, Saleh mengaku belum mendapat informasi apakah Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet atau tidak.

Menurutnya, reshuffle kabinet baru sebatas wacana di pemberitaan. Dia curiga Jokowi akan merombak 'pembantu'-nya di saat masa sibuk ini.

"Mungkin masih dugaan saja. Di akhir tahun ini, pemerintah masih sibuk. Libur Natal dan tahun baru. Banyak yang perlu dilengkapi untuk pelayanan bagi masyarakat," jelasnya.

Namun, apabila benar Jokowi akan melakukan reshuffle, kata Saleh, maka PAN akan menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.

Dia mengatakan partai koalisi pemerintahan Jokowi tidak menyiapkan nama secara khusus. Pasalnya, saat ini, mereka fokus membantu Jokowi melaksanakan tugas yang diamanatkan.

"Kalau nanti ada reshuffle, kita sifatnya pasif. Kalau ada permintaan dari kader kita, barulah kita mencari yang sesuai. Kami memiliki kader yang cukup banyak dari berbagai latar belakang. Karenanya, kita hanya bisa menunggu keputusan politik Presiden. Tidak perlu mendesak dan mendorong-dorong Presiden. Biarkan berjalan apa adanya," imbuh Saleh.