Jokowi: Siapa Pun Gubernurnya Harus Selesaikan Normalisasi 13 Sungai di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya untuk menyelesaikan normalisasi 13 sungai di Jakarta demi mengatasi masalah banjir di ibu kota.

Jokowi mengatakan, siapa pun yang memimpin Jakarta harus menuntaskan proyek tersebut karena sudah tertuang di dalam masterplan atau rencana induk pemerintah.

"Banjir di Jakarta itu siapa pun gubernurnya harus konsisten menyelesaikan normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta," kata Jokowi saat meresmikan Bendungan Ciawi, Jumat (23/12/2022).

Selain normalisasi 13 sungai, Jokowi juga mengingatkan soal manajemen pemompaan waduk-waduk yang ada di Jakarta serta pembangunan tanggul laut atau giant sea wall yang harus dituntaskan.

"Kalau tiga hal ini tidak selesai, sampai kapan pun Jakarta akan selalu banjir. Siapa pun gubernurnya harus konsisten menyelesaikan tadi yang saya sampaikan," kata Jokowi.

Ia menambahkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga mesti segera menyelesaikan proyek sodetan dari Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur.

Ia meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menuntaskan urusan banjir dengan konsisten.

Adapun Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang diresmikan Jokowi hari ini diklaim dapat mengurangi jumlah wilayah terdampak banjir di Jakarta.

"Ciawi dan Sukamahi bisa nanti akan mereduksi dari 464 juta meter kubik menjadi 318 juta meter kubik, kurang lebih nanti 12 kelurahan yang akan menjadi tidak terdampak (banjir) lagi karena ada waduk Ciawi dan Sukamahi ini," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan, Bendungan Ciawi sudah dibangun sejak tahun 2016 menghabiskan anggaran Rp 1,3 triliun dan dapat menampung kurang lebih 6,05 juta meter kubik air.

Proyek normalisasi ini sempat mandek di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2017-2022.

Mantan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengakui, poryek ini mandek karena terkendala masalah pembebasan lahan di bantaran sungai.

"Setelah dicek, masih banyak permasalahan-permasalahan tanahnya, sengketanya, konflik dan sebagainya. Kami hati-hati," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, 13 Oktober 2022 lalu.

Seperti diketahui, program ini merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat.

DKI bertugas menyiapkan lahan untuk melebarkan sungai, sedangkan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR menyiapkan satuan pelaksana normalisasi.

Setelah Anies lengser dan digantikan Heru, Pemprov DKI Jakarta akan melanjutkan program normalisasi dengan memprioritaskan normalisasi di Sungai Ciliwung.

Dengan demikian, warga yang tinggal di bantaran sungai bakal direlokasi karena terdampak proyek normalisasi.

"Kita sudah sepakat dengan Pak Heru, kemungkinan pertengahan tahun depan kita mulai melakukan pembebasan lahan dan relokasi,” kata Kepala Dinaas Sumber Daya Air Jakarta Yusmada Faizal, 1 November 2022.