Salin Artikel

Puja-puji Oso soal Kinerja Pemerintah di Hadapan Jokowi-Ma'ruf: Pembangunan Infrastruktur Merata

Pujian itu disampaikan Oso di hadapan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin yang turut hadir dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-16 Hanura di JCC, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

"Pembangunan ini kita harus kupas, mewakili keluarga besar Partai Hati Nurani Rakyat, saya ingin menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas kerja keras pemerintah dalam membangun bangsa ini. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Tanah Air," kata Oso dalam pidato sambutannya, Rabu.

Kemudian, Oso bertanya kepada seluruh kader Hanura terkait pernyataannya itu.

Ia bertanya apakah hal yang disampaikannya soal pemerintahan saat ini harus diapresiasi.

"Saya mau tanya, benar enggak itu?" tanya Oso.

"Benar," jawab seluruh kader Hanura yang hadir.

Setelah itu, tepuk tangan meriah langsung terdengar.

Lebih lanjut, Oso mengatakan bahwa kinerja pemerintahan yang demikian akan membawa dampak positif bagi perekonomian bangsa. Khususnya, kinerja membangun infrastruktur di daerah.

"Sehingga terjalin konektivitas ekonomi di setiap wilayah. Saya sangat berpihak kepada rakyat. Bilamana daerah makmur, baru lah Indonesia makmur," ujar Oso.

Ia menilai, pemerintah telah mampu mengendalikan pandemi dan segera mengubah menjadi endemi.

Di sisi lain, pemerintah juga dipuji telah sukses menggelar KTT G20.

"G20 membanggakan serta mendapatkan pengakuan dunia sehingga tumbuh rasa percaya diri, bagi para investor untuk datang ke Indonesia," kata Oso.

"Hal tersebut di atas telah memacu lajunya pertumbuhan ekonomi sampai dengan 5,4 persen," ujarnya lagi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/12/21/18462771/puja-puji-oso-soal-kinerja-pemerintah-di-hadapan-jokowi-maruf-pembangunan

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke