BKKBN: Dalam Setahun, Jumlah Keluarga di RI Bertambah 2.271.917

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melaporkan jumlah Keluarga di Indonesia bertambah 2,27 juta orang atau tepatnya 2.271.917 keluarga.

Dengan begitu, jumlah keluarga menjadi 70.759.056 keluarga dari sebelumnya 68.487.139 keluarga. Data ini didapat dari hasil pemutakhiran PK-21 tahun 2022 yang berlangsung dari bulan September hingga November 2022.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, BKKBN berhasil memutakhirkan 35.309.446 dari 68.487.139 data keluarga Indonesia tahun 2021 dalam pemutakhiran PK-21 Tahun 2022.

“Produk data mikro hasil pemutakhiran pendataan keluarga ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan intervensi operasional di lapangan yang memberi keyakinan bahwa program yang dirancang dapat terdeliver secara cepat dan tepat pada keluarga yang membutuhkan,” kata Hasto dalam siaran pers, Selasa (20/12/2022).

Hasto mengungkapkan, pendataan keluarga dan pemutakhirannya memuat data by name by address yang dilengkapi dengan informasi karakteristik sosial ekonomi.

Hasto menjelaskan, pemutakhiran pendataan keluarga memiliki tiga tujuan, yaitu meningkatkan cakupan dan kualitas data keluarga by name by address hasil pendataan keluarga 2021.

Lalu, menyediakan data operasional di lini lapangan serta data perhitungan indikator kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.

Kemudian, untuk kepentingan perencanaan, pengambilan kebijakan, analisis dan intervensi program pembangunan berbasis keluarga termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan percepatan penurunan stunting.

Selain itu, kata Hasto, atas koordinasi Kemenko PMK bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Setwapres, Kementerian Dalam Negeri dan BPS, telah dilakukan pemeringkatan tingkat kesejahteraan dari desil 1 hingga 10.

Di sisi lain, pendataan keluarga yang dilakukan BKKBN juga dapat memberikan informasi peta keluarga-keluarga berisiko stunting.

“Dari data P3KE tercatat bahwa di antara 6,6 juta keluarga yang berada pada 10 persen pendapatan terbawah atau desil 1, sekitar 4,9 juta adalah keluarga sasaran yang mana 3,9 jutanya merupakan keluarga berisiko stunting atau 80 persen dari keluarga sasaran desil satu,” ujar Hasto.

Dari data hasil PK-21, pihaknya pun telah melakukan intervensi terhadap 55.749 keluarga pada desil 1-4 yang tidak memiliki rumah tidak layak huni, di mana 32.059 keluarga diantaranya atau 57,5 persen merupakan sasaran keluarga berisiko stunting.

Berdasarkan data P3KE, teridentifikasi 1.519.200 keluarga dari 3.961.834 keluarga berisiko stunting pada desil 1 telah mendapatkan bantuan PKH.

"Selanjutnya yang mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 445.013 keluarga serta Bantuan Sosial Tunai sebanyak 512.800 keluarga,” ujarnya.

Sebagai informasi, data ini digunakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Wakil Presiden dalam melakukan pemeringkatan data keluarga PK-21 menurut status kesejahteraan, serta Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah memadankan data PK-21 dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pada Pemutakhiran PK-21 tahun 2022 ini, BKKBN mengerahkan sebanyak 330.000 tenaga lini lapangan yang terdiri dari 5.222 Manajer pengelola tingkat kecamatan, 5.222 manajer data tingkat kecamatan dan 33.444 supervisor tingkat desa serta manager 220.000 kader pendata.

Anggaran yang digunakan sebesar Rp 314 miliar yang bersumber dari APBN.