KPK Serahkan Aset Rampasan Korupsi Rp 63 Miliar ke 6 Instansi

Instansi tersebut antara lain Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Yudisial, Pemerintah Kota Singkawang, dan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Serah terima dilakukan secara langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan instansi tersebut.

“Kami berharap semoga dengan adanya serah terima ini dapat meningkatkan kinerja serta mempererat hubungan kerja antarlembaga khususnya dengan KPK,” kata Firli di Singkawang, Kalimantan Barat, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Selasa (13/12/2022).

Firli mengatakan, aset senilai miliaran rupiah itu diserahkan melalui mekanisme penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah.

Tujuannya, instansi terkait bisa memanfaatkan aset-aset itu dengan sebaik-baiknya.

Menurut Firli, serah terima ini merupakan pelaksanaan harta rampasan ini berdasar pada empat Keputusan Menteri Keuangan pada PSP dan dua Persetujuan Menteri Keuangan pada hibah.

Rinciannya, PSP yang diserahkan kepada Kementerian agama senilai Rp 1.580.368.000, Komisi Yudisial Rp 6.786.004.000, KKP Rp 32.816.203.000, BKN Rp 19.073.034.000, Pemerintah Kota Singkawang Rp 1.767.846.000, dan Pemerintah Kabupaten Kebumen senilai Rp 1.358.180.000.

Menanggapi penyerahan ini, Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar mengatakan, pihaknya akan memanfaatkan aset tersebut untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaganya.

“Dengan nilai total aset sekitar Rp 6,7 miliar di Surabaya, bagi kami merupakan ‘hadiah’ bagi KY untuk menjalankan tugas, yang di kondisi saat ini, sangat dinanti perannya oleh para pencari keadilan,” ujar Mukti.

Sementara itu, Wakil Ketua Menteri Agama Zainut Tauhid mengapresiasi penyerahan aset tersebut.

Menurut dia, Kementerian Agama sudah tiga kali menerima aset rampasan negara.

Zainut berharap, pihaknya masih bisa menerima aset rampasan negara.

Sebab, Kementerian Agama membutuhkan banyak lahan untuk layanan bidang agama dan pendidikan keagamaan.

“Dalam data kami setidaknya ada 1.043 KUA yang belum mempunyai lahan padahal KUA adalah ujung tombak pelayanan terhadap umat,” ujar dia.