Kembangkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Jajaki Kerja Sama dengan Pemerintah Turki

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) melalui Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menjajaki kerja sama pengembangan SDM dengan Kementerian Perikanan dan Peternakan Turki.

Penjajakan kerja sama tersebut dilakukan Kementerian KP melalui BRSDM pada pendampingan kunjungan kerja Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ke Turki pada 29 November hingga 2 Desember 2022.

Kepala BRSDM Kementerian KP, I Nyoman Radiarta mengatakan, keikutsertaan BRSDM dalam kegiatan penjajakan perjanjian kerja sama adalah untuk melakukan koordinasi dan diskusi terkait rencana pembaharuan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian KP dengan Kementerian Perikanan dan Peternakan Turki.

“Kami melakukan penjajakan inisiasi kerja sama pengembangan SDM KP melalui program pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (8/12/2022).

Pada kesempatan tersebut, Nyoman melakukan pertemuan dengan Muharrem Aksungur dari Department of Fisheries Research, General Directorate of Agricultural Researches and Policies (TAGEM).

Pertemuan itu membahas potensi kerja sama pengembangan SDM melalui kegiatan penelitian tingkat universitas di bidang perikanan budidaya khususnya untuk komoditas salmon.

Nyoman juga menyampaikan strategi ekonomi biru Kementerian KP, salah satunya penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota berdasarkan zonasi.

Dia juga mengusulkan adanya sinergi pengembangan SDM terhadap teknologi budi daya perikanan, khususnya seabass dan salmon yang merupakan komoditas utama perikanan budi daya Turki.

Pada pertemuan itu, dibahas pula upaya BRSDM dalam mewujudkan Ocean Institute of Indonesia (OII).

Upaya tersebut diharapkan bisa mendapatkan dukungan internasional untuk manajemen dan pengelolaan institusional bertaraf internasional serta rencana-rencana pengembangan SDM lainnya.

Nyoman juga melaksanakan pertemuan dengan Head of Department for Fisheries and Control, General Directorate of Fisheries and Aquaculture Melikh ER terkait kolaborasi pengembangan teknologi perikanan tangkap dan budi daya.

Hal itu terkait dengan keinginan Turki untuk segera merealisasikan usulan MoU tentang perikanan antara Indonesia dan Turki.

Saat ini, dilakukan pula pembahasan draf MoU tersebut dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI untuk mendapat masukan Indonesia terhadap konsep yang sudah diajukan Turki.

Selain itu, BRSDM dan Komisi IV DPR RI melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Turki Komisi Pertanian, Kehutanan, dan Urusan Pedesaan Yunus Kiliç bersama anggota parlemen di Ankara.

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan pembahasan inisiasi penguatan kerja sama Indonesia-Turki terkait pertanian, perikanan, pendidikan, pertahanan, teknologi, dan perubahan iklim, termasuk dampaknya ke sektor kelautan dan perikanan.

"Kerja sama dengan pemerintah Turki sudah terjalin lama sejak pemerintahan Ottoman hingga saat ini. Indonesia sudah menjadi negara sahabat bagi kami," ujar Yunus Kiliç.

BRSDM dan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga melakukan pertemuan dengan Kementerian Pertanian dan Kehutanan Turki.

Pihak Turki dipimpin oleh General Director Act General Directorate of Foreign Relations Kementerian Pertanian dan Kehutanan Turki Ahmet Volka Güngören.

Ahmet mengatakan, Turki sangat mengapresiasi Presidensi Indonesia pada Group of Twenty (G20) di Bali. Hubungan kerja sama Indonesia-Turki yang terjalin dengan erat juga akan terus ditingkatkan.

“Indonesia merupakan negara yang besar dan berperan penting di kawasannya," ujar Ahmet.

Sementara itu, Pimpinan Komisi IV DPR RI yang menjadi delegasi parlemen Indonesia, Anggia Erma Rini mengatakan, kunjungan diplomasi tersebut bertujuan untuk mempelajari kebijakan dalam penerapan program-program pembangunan.

“Diplomasi ini bertujuan mempelajari program di bidang pertanian dan pangan, lingkungan hidup dan kehutanan, kelautan dan perikanan, serta implementasi prioritas kebijakan di bidang tersebut dilaksanakan di Turki," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya diplomasi dengan negara lain terkait sektor kelautan dan perikanan.

Menurutnya, diplomasi penting karena masalah sektor kelautan dan perikanan bukan hanya persoalan Indonesia, tapi juga negara-negara lain di dunia, misalnya praktik illegal fishing.

Trenggono berharap, melalui diplomasi, pemerintah setiap negara bisa mengimbau warganya untuk tidak melakukan praktik illegal fishing, khususnya di wilayah pengelolaan perikanan negara lain.