RKUHP Disahkan, Pemerintah: Keputusan yang Diambil adalah Jalan Tengah

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (6/12/2022).

Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries mengatakan tak mudah untuk mengesahkan RKUHP tersebut karena mesti mengakomodir kepentingan banyak pihak.

“Menyusun RKUHP di negeri yang multi etnis, multi religi, dan multi kultural memang bukan pekerjaan mudah,” ujar Albert dihubungi Kompas.com, Selasa (6/12/2022).

“Sehingga keputusan akhir yang diambil oleh tim perumus RKUHP merupakan jalan tengah untuk merajut kebhinekaan Indonesia,” tuturnya.

Ia menjelaskan KUHP lama yang merupakan peninggalan pemerintah kolonial Belanda mesti diperbarui sesuai perkembangan zaman yang berlaku di Tanah Air.

Maka sistem pemidanaan modern yang mengusung keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif mesti segera dibuat.

“Sebagai respon atas legalitas yang selama ini diterapkan secara kaku,” katanya.

Albert mengungkapkan pemerintah mengimplementasikan tiga pendekatan itu dengan menerapkan alternatif sanksi pidana.

Sehingga sanksi yang diatur dalam RKUHP tak hanya fokus pada pidana penjara, tapi juga pidana denda, kerja sosial dan pengawasan.

“Kemudian tujuan dan pedoman pemidanaan, pergeseran paradigma dalam pidana dan pemidanaan untuk penjatuhan sanksi pidana yang lebih humanis dan bermartabat, serta pemaafan (pengampunan) oleh hakim (judicial pardon),” paparnya.

Terakhir ia mengklaim bahwa RKUHP yang telah disahkan itu sudah berimbang.

“Keseimbangan antara kepastian hukum, dan keadilan, antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, antara tindak pidana dan sikap batin pelaku,” imbuhnya.

Diketahui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkapkan perjuangan untuk membuat KUHP sendiri telah diperjuangkan sejak tahun 1963.

Ia menerangkan salah satu perubahan penting dalam RKUHP adalah hukuman mati tak lagi menjadi bagian dari pidana pokok.

“Melainkan merupakan pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif dan dijatuhkan dengan masa percobaan 10 tahun,” jelasnya dalam rapat paripurna di DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa.