Salin Artikel

ABPD di Bank Masih Rp 278 Triliun, Jokowi: Pak Mendagri, Tolong Cek Ada Persoalan Apa

Jokowi pun mengkritisi kondisi tersebut karena seharusnya APBD dipergunakan untuk mendukung perputaran uang di dalam negeri.

"Mumpung ada gubernur, bupati, wali kota. Ini saya ingatkan. Kita ini mencari uang dari luar agar masuk. Terjadi perputaran uang yang lebih meningkat. Tetapi uang kita sendiri yang ditransfer Menkeu ke daerah-daerah, justru enggak dipakai," ujar Jokowi saat

Presiden lantas menceritakan saat dirinya bertanya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati masih ada berapa APBD yang tersimpan dan belum terpakai.

Kepala Negara memperkirakan menjelang akhir tahun seperti ini biasanya APBD yang tersisa di bank sebesar Rp 210 triliun hingga Rp 220 triliun.

Namun, saat diberitahu Menkeu, Jokowi terkejut karena APBD di bank tersisa Rp 278 triliun.

"Tadi saya sudah perintahkan ke Pak Mendagri, tolong ini cek satu per satu ada persoalan apa. Situasi sangat sulit, sangat sulit, tetapi malah uangnya didiemin di bank, tidak dibelanjakan. Gede banget Rp 278 triliun, ini saya minta saya minta segera dibelanjakan," lanjut Jokowi.

Dia memperbandingkan situasi saat ini dengan pembelanjaan APBD pada 2021. Pada akhir Oktber tahun lalu, APBD yang tersisa sebesar Rp 226 triliun.

Selain itu, Jokowi juga menyinggung soal realisasi APBN yang mencapai 76 persen.

Di sisi lain, realisasi APBD baru 62 persen. Oleh karena itu, Jokowi meminta pemerintah daerah mencermati capaian ini.

"Ini sudah Desember lho. Besok sudah Desember. Hati-hati. Artinya kita pontang-panting cari arus modal masuk, cari capital in flow lewat investasi, tetapi uang yg ada di kantong sendiri tidak diinvestasikan," tegas Jokowi.

"Ini hati-hati, ini keliru besar, keliru besar," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/30/11465011/abpd-di-bank-masih-rp-278-triliun-jokowi-pak-mendagri-tolong-cek-ada

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke