Jabatan Panglima TNI untuk Kekuatan Politik Presiden Dinilai Tak Lepas dari Sejarah Orba

JAKARTA, KOMPAS.com - Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Edna Caroline Pattisina mengatakan, jabatan Panglima TNI untuk menunjukan kekuatan politik seorang presiden tak lepas dari sejarah Orde Baru.

Menurutnya kala itu TNI digunakan sebagai alat politik pemerintah.

“Apalagi kita merujuk Orde Baru ya, itu kan Angkatan Darat (AD) yang menjadi alat politik Presiden Soeharto,” ujar Edna dalam program Gaspol! di YouTube Kompas.com, Selasa (29/11/2022).

Dalam pandangannya, jabatan Panglima TNI sebenarnya tidak dibutuhkan untuk kondisi Indonesia saat ini.

Sebab jabatan itu dibutuhkan ketika negara sedang berperang.

“Tapi kemudian kita merujuk pada sejarah jadi jabatan panglima selalu ada,” ungkapnya.

Di sisi lain, penguasa ingin menjadikan TNI sebagai alat politik karena kedekatannya dengan masyarakat.

Wartawan senior Harian Kompas itu menjelaskan, misalnya, peran TNI yang amat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai persoalan masyarakat, seperti pandemi Covid-19 dan membantu penanganan bencana alam.

“Contohnya Covid-19, harusnya yang ada di depan itu dokter dan Kementerian Kesehatan tapi kemudian terjadi masalah segala macem, kemudian TNI yang ada di depan, itu harus diakui,” tandasnya.

Diketahui Presiden Joko Widodo sudah memilih Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI.

Penunjukan itu tertera dalam Surpres calon Panglima TNI yang dikirimkan Istana pada DPR RI, Senin (28/11/2022).

Nantinya jika Yudo lolos fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi I DPR, ia bakal menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Pasalnya Andika memasuki masa pensiun sebagai Panglima TNI pada 21 Desember 2022 dan masa pensiun sebagai prajurit pada Januari 2023.