Ketua Komisi I DPR Sebut KSAL Laksamana Yudo Punya "Track Record" yang Cemerlang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengungkap sosok Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi calon Panglima TNI.

Meutya mengaku sudah mengenal Yudo sejak lama. Dia menyebut Yudo punya rekam jejak yang baik.

"Saya sudah mengenal beliau sudah mengenal sejak Pangkogabwilhan (Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan). Dan track record-nya cukup cemerlang," ujar Meutya dalam pernyataan video yang diterima, Selasa (28/11/2022).

Akan tetapi, Meutya mengatakan, tidak pas untuk berbicara mengenai sosok Yudo secara lebih mendalam sebelum fit and proper test dilakukan.

Dia menyebut, Yudo sudah bermitra dengan Komisi I DPR dalam waktu yang cukup lama.

"Yang jelas saya cukup memahami dan ikut senang, karena kemudian Angkatan Laut diberi masanya untuk memimpin Panglima TNI," tuturnya.

Meutya menambahkan, kemungkinan besar Komisi I DPR juga akan berkunjung ke rumah Yudo. Kunjungan itu akan dilakukan setelah fit and proper test Yudo dilakukan.

Hal tersebut sama seperti ketika Jenderal Andika Perkasa lolos menjadi Panglima TNI tahun lalu.

"Kalau mengikuti Jenderal Andika, kita melakukan segera setelah fit and proper. Kami belum mengadakan rapat internal Komisi I, tapi kemungkinan besar hal itu dilakukan juga sama," imbuh Meutya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan nama calon panglima TNI yang akan menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

Sosok tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.

"Saya akan mengumumkan bahwa nama yang diusulkan oleh presiden untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa adalah Laksamana TNI Yudo Margono, Kepala Staf Angkatan Laut, yang menjabat KSAL saat ini," ujar Puan dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Puan mengatakan, Yudo diterima oleh DPR untuk mengikuti mekanisme pemilihan panglima TNI yang berlaku. Yudo segera menjalani fit and proper test di Komisi I DPR.