DPR Segera Masuki Masa Reses, Jokowi Diharapkan Kirim Surpres Pergantian Panglima TNI Pekan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan, Presiden Joko Widodo idealnya mengirimkan surat presiden (Surpres) tentang pergantian Panglima TNI ke DPR RI pada pekan ini.

Sebabnya, DPR segera memasuki masa reses, terhitung mulai 16 Desember 2022 hingga 9 Januari 2023.

"Surpres diharapkan sudah diluncurkan dan diterima DPR sebelum akhir pekan ini. Itu idealnya," kata Fahmi kepada Kompas.com, Selasa (22/11/2022).

Fahmi menyebutkan, Surpres yang dikirim presiden itu akan lebih dulu dibahas sebelum DPR memberikan persetujuan. Legislator setidaknya butuh waktu 20 hari untuk menimbang usulan presiden terkait calon Panglima TNI tersebut.

Oleh karenanya, Jokowi diharapkan segera mengirim Surpres sehingga proses pembahasan di DPR tak terburu-buru.

"Presiden mestinya mengirim Surpres 20 hari sebelum DPR memasuki masa reses, sehingga usulan tersebut bisa dibahas dan disetujui paling lambat pada 15 Desember 2022," ujar Fahmi.

Terlepas dari itu, menurut Fahmi, tiga kepala staf TNI yang kini menjabat punya peluang besar ditunjuk sebagai Panglima menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

Namun, dibandingkan dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, Fahmi menilai, KSAL Laksamana Yudo Margono punya peluang paling besar untuk dipilih Jokowi jadi Panglima TNI berikutnya.

"Menurut saya, sepanjang belum pensiun, peluang jelas besar dan kuat untuk Laksamana Yudo Margono," katanya.

Sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya Pasal 13 Ayat (4), Panglima hanya akan dipilih dari kepala staf yang sedang menjabat atau mantan kepala staf yang masih dalam masa dinas keprajuritan.

Secara norma, semua kepala staf TNI punya peluang yang sama menjadi pemimpin tertinggi Korps Militer. Namun, Fahmi menduga Jokowi akan mengusulkan nama Yudo Margono atas sejumlah alasan.

Meski tak ada ketentuan normatif yang mengharuskan pergiliran di antara ketiga matra dilakukan secara urut kacang, namun, kata Fahmi, bukan berarti itu tidak penting untuk dipertimbangkan.

"Boleh dong kita berharap, jangan sampai ada yang merasa dianaktirikan atau berkurang kebanggaannya hingga berpotensi menimbulkan kekecewaan terpendam di bawah permukaan yang kemudian berpotensi menghadirkan kerawanan bagi soliditas TNI, terlebih stabilitas nasional," ucapnya.

Selain itu, lanjut Fahmi, sejak dulu Jokowi punya cita-cita membangun poros maritim Tanah Air. Mencermati dinamika lingkungan strategis, pada masa mendatang Indonesia punya banyak tantangan dan ancaman di perairan yang membutuhkan visi kuat dan kesiapan.

Namun, siapa pun yang kelak diusulkan sebagai calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa, Fahmi menilai, paling penting solid dan loyal menjalankan tugas.

"Ini soal kelayakan, kepatutan, dan kesetaraan peluang saja. Selama usulan nama belum keluar dari kantong presiden, siapa pun boleh punya ambisi dan publik boleh menebak-nebak," tutur dia.

Sebagaimana diketahui, Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada Desember mendatang.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, Presiden Jokowi segera mengirimkan surat presiden (Surpres) pergantian Panglima TNI. Namun, ia belum dapat memastikan kapan surat itu dikirimkan oleh pemerintah ke Parlemen.

Ketua DPR Puan Maharani pun sudah menagih Jokowi agar Surpres segera dikirimkan sebelum masa reses DPR. Ia percaya Jokowi telah mempertimbangkan banyak hal sebelum menentukan figur pengganti Andika.

“Siapa, bagaimana, bagaimana calon yang akan dipilih, apakah itu terkait dengan kinerja dan lain-lain, tentu saja Presiden sudah mempunyai pertimbangan terkait dengan hal itu," kata Puan ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022).