Salin Artikel

DPR Buka Peluang Bahas RKUHP saat Reses

Oleh karena itu, Dasco menyatakan bukan tidak mungkin akan ada rapat-rapat di masa reses membahas RKUHP.

Diketahui, DPR akan memasuki masa reses pada 15 Desember 2022.

"Ya kita lihat nanti perkembangannya di hari-hari ke hari kawan-kawan bekerja keras melakukan komunikasi," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/11/2022).

"Bila memang perlu kemudian dikerjakan pada saat reses tentunya ada mekanisme tersendiri yang akan dilakukan agar pembahasan tersebut juga bisa berjalan dengan bagus," lanjutnya.

Di sisi lain, Dasco juga menekankan agar waktu penyampaian laporan sosialisasi kepada presiden tidak berlarut-larut.

Hal itu ditegaskannya apabila sudah ditemukan kesepakatan-kesepakatan dalam pembahasan.

"Kalau beberapa hal yang tadinya belum sepakat, sudah disepakati, tentunya ya tidak perlu lama-lama untuk melakukan sosialisasi kepada presiden agar apa yang ditunggu-tunggu ini bisa segera terealisasi," tegas Dasco.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menilai penyelesaian RKUHP bukan hanya menjadi harapan DPR, tetapi juga pemerintah.

Oleh karena itu, lanjut Dasco, Komisi III terus berupaya bekerja keras siang dan malam untuk melakukan harmonisasi maupun komunikasi kepada masing-masing pihak untuk merampungkan.

"Agar apa-apa yang belum selesai diharapkan dapat diselesaikan di akhir tahun 2022 ini," terang Dasco.

Sebelumnya diberitakan, Komisi III dan Pemerintah sedianya menjadwalkan rapat membahas RKUHP pada hari ini.

Namun, rapat itu ditunda karena pemerintah berhalangan.

Akan tetapi, Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir menegaskan bahwa pihaknya sudah menjadwalkan ulang rapat pada Kamis (24/11/2022).

"Hari Kamis tanggal 24, jam 10.00 WIB. Acara mendengarkan masukan-masukan DIM dari fraksi-fraksi. Terkait dengan draft usulan pemerintah yang sudah disosialisasikan," tutur Adies kepada wartawan, Senin.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/21/16260821/dpr-buka-peluang-bahas-rkuhp-saat-reses

Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke