Salin Artikel

Wapres Berharap Muhammadiyah Berkontribusi Wujudkan Indonesia Emas

Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin saat menerima audiensi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Aisyiyah di kediaman resminya di Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (15/11/2022).

"Dengan kemampuan SDM yang dimiliki oleh Muhammadiyah, Wapres berharap besar bagaimana kontribusi Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara ini menyongsong Indonesia emas," kata Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi seusai pertemuan, Selasa, dikutip dari keterangan pers.

Masdiki mengatakan, Ma'ruf mengatakan, ada dua hal yang bisa dilakukan oleh Muhammadiyah.

Pertama, membangun SDM yang mempunyai pemahaman keagamaan yang kompatibel dengan paham kebangsaan.

Kedua, Muhammadiyah juga diharapkan menghasilkan ahli-ahli yang bisa membangun negeri Indonesia..

"Jadi, bagaimana umat Islam tidak menjadi penonton dalam proses pembangunan, tapi menjadi pihak yang aktif membangun diri sendiri," kata Masduki.

Dalam pertemuan tersebut, pengurus Muhammadiyah meminta Ma'ruf untuk hadir dan menutup Muktamar ke-48 Muhammadiyah pada Minggu (20/11/2022) akhir pekan ini.

"Sambutan penerimaan Wapres apresiasinya luar biasa dan sanggup akan datang untuk menutup Muktamar muhammadiyah nanti pada tanggal 20 insya Allah di Solo," kata Masduki.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengaku siap untuk kembali memimpin Muhammadiyah.

"Di Muhammadiyah tidak ada siap tidak siap. Karena kan yang dipilih 13, semua pemimpin Muhammadiyah ketika diberi amanat harus ditunaikan jika tidak tetap berkhidmat kepada Muhammadiyah dan negara," ujar Haedar Nashir, Senin (14/11/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/15/21225431/wapres-berharap-muhammadiyah-berkontribusi-wujudkan-indonesia-emas

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke