Pimpinan Komisi VIII DPR Tolak Rektor UIN Jakarta Ditunjuk Menag: Itu Bukan Jabatan Politis!

Ace menegaskan bahwa rektor bukan jabatan politis sehingga tak seharusnya dipilih oleh menteri.

"Saya sendiri tidak setuju dengan mekanisme pemilihan Rektor UIN dengan mekanisme penunjukan langsung Menteri Agama setelah melalui proses seleksi tiga besar. Memilih rektor itu bukan jabatan politis yang harus dipilih oleh pejabat politik," ujar Ace saat dimintai konfirmasi, Selasa (15/11/2022).

Ace mengatakan, kampus harus dijauhkan dari kepentingan politik.

Menurutnya, pengelola kampus seperti rektor harus memiliki standar-standar akademis yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Yang tahu kampus itu, ya orang kampus. Apalagi UIN Jakarta yang memiliki banyak guru besar yang terhimpun dalam Senat UIN Jakarta," kata Ace.

"Setidaknya, saya mengusulkan agar perguruan tinggi seperti UIN Jakarta atau UIN lainnya yang telah memiliki kualifikasi unggul, proses pemilihan rektornya dikembalikan pada mekanisme bersama, yaitu stakeholder kampus bersama dengan Kementerian Agama (Kemenag) seperti halnya perguruan tinggi di bawah koordinasi Kemendikbud-Ristek," ujarnya lagi.

Sementara itu, terkait sistem pemilihan rektor untuk perguruan tinggi di bawah lingkungan Kemenag seperti UIN, IAIN, dan STAIN yang menggunakan Peraturan Menteri Agama No 68, pernah dipertanyakan DPR dalam Rapat Kerja dengan Menag di era Lukman Hakim Saifudin.

Ace mengaku pernah menyampaikan agar aturan tersebut direvisi karena pemilihannya terkesan sangat politis.

Diketahui, pengajar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani memprotes pemilihan rektor yang diduga dipilih langsung oleh Menag Yaqut.

Saiful mengaku, ia menerima kabar bahwa seleksi calon rektornya yang seluruhnya berasal dari Ciputat akan diadakan di Hotel Sangrila, Surabaya, Jawa Timur.

Ia menyebut hampir semua tim penyeleksi berasal dari Departemen Agama.

Saiful heran karena seleksi calon rektor justru digelar di Surabaya, bukan di Departemen Agama, Jakarta, atau UIN Jakarta.

“Prosedur pemilihan rektor di UIN atau di bawah Depag (Departemen Agama) pada intinya tidak ditentukan oleh pihak UIN sendiri seperti oleh senat, melainkan oleh Menteri Agama seorang diri,” kata Saiful dalam keterangan tertulis, Selasa (15/11/2022).

“Mau-maunya Menteri saja, mau milih siapa. UIN dan senat universitas tidak punya suara. Ini seperti lembaga jahiliah,” ujarnya lagi.

Selanjutnya, menurut Saiful, hasil inventaris senat diserahkan oleh rektor ke Departemen Agama untuk diseleksi oleh tim.

“Tim ini kemudian memilih beberapa nama untuk diajukan ke Menteri. Lalu, menteri sendiri yang milih,” ujarnya.

Menurut Saiful, pemilihan rektor kali ini tidak memperlihatkan adanya transparansi, bahkan cenderung terjadi kasak-kusuk lobi alternatif terkait pemilihan rektor.

“Transparansi tidak nampak. Kasak-kusuk lobi alternatifnya. Sebagai guru di kampus ini, malu rasanya. Saya pernah bersuara agar pemilihan rektor dengan cara jahiliah ini diboikot saja. Tapi tidak ada yang dengar,” katanya.