Salin Artikel

Jokowi Dorong Kerja Sama ASEAN-Korsel Fokus pada Ekonomi Hijau

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, kerja sama ekonomi antara ASEAN dan Republik Korea atau Korea Selatan penting untuk diarahkan untuk membangun ekonomi kawasan yang lebih resilien dan hijau.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dan Republik Korea yang dihadiri para pemimpin ASEAN dan Presiden Republik Korea Yoon Seok-yeol di Phnom Penh, Jumat (11/11/2022).

“Republik Korea punya pengalaman dalam pengembangan teknologi hijau dan bersih. Ini adalah peluang bagi kita untuk menjalin kemitraan yang konkret, terutama dalam energi terbarukan, pembangunan smart city, ekosistem mobil listrik, serta sistem penyediaan air bersih,” kata Jokowi, dikutip dari siaran pers.

Menurut Presiden, pembangunan hijau dan berkelanjutan menjadi kunci masa depan ASEAN.

Pada tahun 2025, ASEAN menargetkan 23 persen energi terbarukan dan 20 persen kendaraan berbahan bakar listrik.

“ASEAN juga berkomitmen mengembangkan smart cities dan kota yang berkelanjutan,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengundang Republik Korea untuk menjadi mitra dalam membangun Ibu Kota Nusantara melalui investasi, maupun alih teknologi.

Selain kerja sama ekonomi hijau, Jokowi juga menekankan pentingnya stabilitas kawasan Indo-Pasifik sehingga segala bentuk perbedaan dan rivalitas harus dikelola dengan baik.

“ASEAN-RoK harus dapat menjadi mesin utama perdamaian di kawasan,” ujar Jokowi.

Di awal pengantarnya, Jokowi mengucapkan selamat datang bagi Presiden Yoon di keluarga besar ASEAN serta menyampaikan duka cita atas korban jiwa dan luka-luka dari peristiwa di Seoul, 30 Oktober lalu.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/11/20293651/jokowi-dorong-kerja-sama-asean-korsel-fokus-pada-ekonomi-hijau

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke