Salin Artikel

Komnas HAM Wanti-wanti Kasus Kematian Penyelenggara Pemilu 2019 Tak Terulang pada Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali mengingatkan soal kejadian tewasnya ratusan penyelenggara Pemilihan Umum (pemilu) 2019.

Komnas HAM menilai, kejadian kelam dalam pelaksanaan Pemilu 2019 masih berpotensi terjadi pada Pemilu 2024.

“Sehingga ini menjadi catatan penting supaya di 2024, sakit dan meninggalnya para penyelenggara pemilu ini tidak terjadi kembali, artinya tidak terulang,” kata Anggota Komnas HAM Hairansyah Akhmad dalam konferensi pers virtual, Kamis (10/11/2022).

Menurutnya, pemenuhan hak atas kesehatan dan keselamatan bagi penyelenggara pemilu adalah salah satu aspek penting yang harus dilakukan.

Hairansyah pun kembali menyorot soal pelaksanaan Pemilu 2019 yang mana banyak penyelenggara pemilu menjadi korban mulai dari tingkat atas sampai tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

“Terutama untuk KPPS catatan dari Kemenkes ada 527 orang yang meninggal dunia, kemudian 800 sekian secara keseluruhan di tingkat penyelenggara, kemudian 1000 lebih yang menderita sakit,” ujar dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2024 masih digelar dengan undang-undang yang sama dengan pemilu sebelumnya.

Oleh karena itu, Komnas HAM menilai tidak menutup kemungkinan tragedi Pemilu 2019 akan kembali terjadi pada tahun 2024, sehingga hal ini harus diantisipasi agar tidak terulang.

Apalagi, tahun 2024 akan digelar dua tahapan pemilu yakni pemilu serentak pemilihan presiden dan legislatif pada bulan Februari dan pemilihan kepala daerah pada bulan November.

“Nah dengan undang-undang yang sama maka beban kerja sebagai indikator adanya kelelahan yang menimbulkan kematian para penyelenggara pemilu saat itu mungkin masih akan terjadi,” tutur Hairansyah.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/10/16280501/komnas-ham-wanti-wanti-kasus-kematian-penyelenggara-pemilu-2019-tak-terulang

Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke