Anggota DPR Tak Sepakat Permintaan PDI-P agar Pemerintah Minta Maaf pada Keluarga Soekarno

Menurutnya, hal itu merupakan tindakan mengada-ada karena PDI-P adalah partai penguasa saat ini.

“Pemerintahan Soekarno kan sekarang? Kalau Soekarno direhabilitasi, itu namanya mengada-ada,” ujar Desmond ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/11/2022).

Ia menilai meski jabatan Presiden dipegang oleh Joko Widodo (Jokowi), tetapi ia merupakan kader PDI-P.

Oleh karenanya, sebagai kader, Jokowi punya tanggung jawab menjalankan perintah Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri.

“Jadi melaksanakan maunya Megawati, habis itu negara minta maaf lagi sama Soekarno, memang Soekarno tidak bermasalah?” ujarnya.

Di sisi lain, Desmond mengatakan, persoalan Partai Komunis Indonesia (PKI) tak ada kaitannya dengan persoalan ini.

Ia enggan menanggapi konteks politik masa lalu ketika Soekarno dianggap punya hubungan dengan partai komunis tersebut.

Namun, ia menegaskan tidak setuju jika pemerintah harus meminta maaf pada keluarga Soekarno.

“Masa kita harus minta maaf, negara minta maaf kepada yang lucu-lucuan kaya gini, jadi enggak lucu gitu lho,” katanya.

Diketahui, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah meminta Presiden Jokowi mewakili pemerintah meminta maaf pada Bung Karno dan keluarganya.

Sebab, Soekarno mendapatkan perlakuan tidak adil dan dituding tak setia pada NKRI.

"Menurut kami, setelah diperolehnya gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno di tahun 2012, maka seyogianya negara melalui pemerintah Republik Indonesia menyampaikan permohonan maaf kepada Bung Karno dan keluarga, serta bangsa Indonesia atas perlakuan yang tidak adil yang pernah dialami seorang proklamator bangsa, seorang pendiri bangsa," terang Basarah ditemui di kawasan Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/11/2022).

Jokowi menjelaskan bagian sejarah kepahlawanan Bung Karno yang perlu penegasan, terutama terkait Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno.

Ia menyampaikan, berdasarkan Tap MPR Nomor I/MPR/2003, TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 dinyatakan tak berlaku dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut.