Bisakah Tersangka Mendapat Perlindungan Hukum?

Dengan status tersangka, seseorang belum dapat dikatakan bersalah melakukan tindak pidana atau tidak.

Lalu, apakah tersangka bisa mendapatkan perlindungan hukum?

Hak mendapatkan perlindungan hukum

Meskipun berstatus tersangka, seseorang tetap memiliki sejumlah hak yang telah dijamin oleh negara. Apabila hak ini dilanggar, maka hak asasi tersangka telah dilanggar atau tidak dihormati.

Hak tersangka tersebut termasuk di antaranya adalah mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi tersangka yang dijamin undang-undang adalah  dijaminnya hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan dari penasihat hukum.

Hak tersebut tercantum dalam Pasal 54 KUHAP yang berbunyi,

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”

Tersangka juga berhak didampingi penasihat hukum secara cuma-cuma bagi yang diancam dengan pidana mati atau 15 tahun penjara atau lebih, atau yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri.

Selain itu, perlindungan hukum bagi tersangka juga dapat berupa hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pasal 52 KUHAP menyebutkan, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Dalam penjelasannya, tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut agar pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang sebenarnya.

Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Hak tersangka

KUHAP menyebutkan sejumlah hak yang dimiliki oleh seorang tersangka. Hak-hak tersangka tersebut di antaranya:

• Hak untuk segera diperiksa perkaranya dan segera diadili di pengadilan,
• Hak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik,
• Hak mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan dari seorang atau lebih penasihat hukum,
• Hak mengajukan saksi atau ahli yang dapat menguntungkannya,
• Hak mendapatkan bantuan juru bahasa jika tersangka tidak paham bahasa Indonesia dan penerjemah jika tuli dan atau bisu dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan,
• Hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan,
• Hak untuk diberitahukan atau menghubungi keluarganya,
• Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian,

Selain itu, KUHAP juga mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki tersangka terkait persiapan pembelaan dan menerima kunjungan saat penahanan.

Referensi:

• Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014. Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar (Edisi Pertama). Jakarta: Kencana.
• UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)