Salin Artikel

Soal Elektabilitas Tinggi, Ganjar: Enggak Apa-apa, Saya Kerja Dulu

Menurut Ganjar Pranowo, ia masih akan bekerja dulu sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Ya enggak apa-apa. Wong itu survei, tugas saya kerja dulu di Jawa Tengah," ujar Ganjar usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (7/11/2022).

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga memberikan tanggapan soal kriteria calon presiden (capres) 2024 yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Ganjar, semua capres mendatang harus bisa meneruskan kinerja Presiden Jokowi.

"Semua orang juga harus bisa meneruskan (kerja Presiden). Kalau yang kurang baik tidak diteruskan, yang baik digenjot," ujarnya.

Ganjar mengatakan, kinerja Jokowi dalam membangun infrastruktur sudah baik.

Namun, untuk membangun sumber daya manusia (SDM), pendidikan dan gerakan antikorupsi mesti digencarkan.

"Infrastruktur kan sudah bagus. Soal SDM, pendidikan, antikorupsi sekarang mesti gencarkan," katanya.

Ganjar lantas membantah pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, juga membahas pilpres 2024.

Ia juga enggan berkomentar soal kemungkinannya maju sebagai capres.

"Enggak (tidak membahas pilpres)," ujar Ganjar kepada wartawan usai pertemuan.

Ganjar kemudian menyinggung soal situasi ekonomi yang sulit saat ditanya lebih lanjut soal pilpres.

"Alah ekonomi lagi kayak gini sulitnya kok," katanya berusaha menghindar.

Politisi PDI-P itu mengungkapkan, hanya melaporkan kondisi daerah saat bertemu Presiden Jokowi.

Namun, Presiden sempat menitipkan sejumlah pesan kepada Ganjar.

"Dengan Pak Presiden melapor saja. Rutin-rutin ya. Soal inflasi gitu ya. Terus, bencana. Kami sampaikan kondisi terakhir. Beliau concern juga sih menitip soal kondisi cuaca yang kurang bagus, kaitannya dengan kondisi pangan gitu," ujar Ganjar.

Selain itu, Presiden Jokowi disebut menitipkan pesan soal pengendalian inflasi di Jawa Tengah.

Presiden, kata Ganjar, meminta kepala daerah bersiap karena kondisi perekonomian pada 2023 diprediksi tidak terlalu baik.

"Ya kepala daerah mesti kontribusilah bagaimana men-setup segala sesuatunya agar punya daya dukung yang bagus. Kalau kontribusi di daerah bagus, kan nasional jadi bagus. Itu aja sebenarnya," katanya.

Salah satunya berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei Indekstat Indonesia yang dirilis pada Minggu (6/11/2022).

Hasilnya, Ganjar Pranowo unggul jika diadu dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Elektabilitas Ganjar berada di angka 35,5 persen," ujar Deputi Direktur Eksekutif Indekstat Rikola Fedri dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Minggu.

"Prabowo di posisi kedua dengan elektabilitas 28,2 persen. Dan Anies di posisi ketiga dengan elektabilitas 24,7 persen," katanya lagi.

Namun, Rikola mengungkapkan, tidak ada dari ketiga nama itu yang berhasil mencapai angka 50 persen.

Oleh karenanya, Rikola menduga Pilpres 2024 akan dilakukan dua putaran jika kompetisi dimulai hari ini.

"Nah, dengan angka ini, kita menduga tidak ada yang sampai 50 persen. Jadi kemungkinan akan ada 2 putaran kalau sekarang dilakukan," katanya.

Survei yang berlangsung 24 September-7 Oktober itu meminta responden memilih empat capres dengan elektabilitas tertinggi, yakni Ganjar, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil.

Peneliti Litbang Kompas Reza Felix Citra menjelaskan simulasi dilakukan dalam tiga tahap.

Hasilnya menunjukan Ganjar memiliki tingkat elektoral terbanyak dengan 33,6 persen. Prabowo di urutan kedua yang meraih 27,3 persen.

Kemudian, Anies ada di urutan ketiga dengan tingkat elektoral 25,6 persen, disusul Ridwan Kamil yang menerima 13,5 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/07/18083821/soal-elektabilitas-tinggi-ganjar-enggak-apa-apa-saya-kerja-dulu

Terkini Lainnya

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Nasional
Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Nasional
Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Nasional
KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

Nasional
Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke