Data Pemilih yang Tidak Akurat Disebut Jadi Pintu Sengketa Partai Pada Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Data pemlih yang tidak akurat dinilai bisa membuka peluang sengketa baru antar partai politik saat pemilu dilangsungkan.

Direktur Riset dan Program Algoritma Research, Fajar Nursahid mengatakan, partai politik biasanya mengajukan gugatan terkait daftar pemilih menjelang akhir pelaksanaan Pemilu.

“Itu (data pemilih tidak akurat) yang saya kira menjadi potensi sengketa baru karena di mana-mana partai politik selalu menggugatnya di ujung,” kata Fajar dalam diskusi Tribun Series: Masih Adakah Pemilih Siluman di Pemilu 2024 yang tayang di Youtube Tribunnews, Rabu (2/11/2022) malam.

Menurut Fajar, data pemilih yang tidak akurat dan rapi sangat berpotensi memunculkan keraguan dari peserta Pemilu.

Selain itu, data pemilih yang tidak akurat tidak bisa serta merta diklaim sebagai hak suara yang bisa didapatkan salah satu partai maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sebab, ketika pemilih yang datanya tidak akurat itu menggunakan hak suara mereka, tidak bisa dipastikan memberikan dukungan kepada partai maupun calon pasangan presiden yang mengajukan gugatan.

“Tapi kan menghubungkan apakah mereka memberikan suara menjadi sumir,” ujar Fajar.

Menurut Fajar, ada kecenderungan data pemilih yang tidak akurat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan dalam proses pemungutan suara. Walaupun pada saat yang sama pihaknya tidak bisa serta merta menduga-duga.

Fajar mengatakan, pihaknya pernah melakukan tes apakah ketidakakuratan data pemilih cenderung muncul di daerah kantong pemilih partai tertentu.

“Ya ada tendensi tapi kan kita tidak bisa menduga-duga,” ujar Fajar.

Sebagai informasi, akurasi data pemilih menjadi salah satu persoalan yang disorot dalam pelaksanaan Pemilu.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya terus memperbaiki dan memutakhirkan data calon pemilih. Tindakan ini dilakukan seiring kondisi jumlah calon pemilih di lapangan yang berubah.

Ia juga mengatakan KPU membersihkan data calon pemilih yang tidak akurat, seperti data ganda dan invalid.

“Justru sekarang dengan Sidalih (Sistem Data Pemilih), proses pembersihan data selalu dilakukan, termasuk banyaknya data ganda dan data invalid di lapangan,” tutur Betty kepada Kompas.com beberapa waktu lalu.