KSP Sebut Ada Ketidaksinkronan Data Pengadaan PDN yang Dicatat BPKP dan LKPP

Moeldoko meminta agar ketidaksinkronan data tersebut segera bisa diatasi.

“Ada masalah ketidaksinkronan data antara BPKP dan LKPP. Kadang lebih tinggi di data BPKP, kadang lebih tinggi di data LKPP. Jika tidak segera diatasi, hal itu bisa menimbulkan masalah,” ujar Moeldoko dilansir dari siaran pers KSP, Selasa (1/11/2022).

Moeldoko juga meminta agar semua instansi pemerintah mengalokasikan dan segera merealisasikan minimal 40 persen anggaran pengadaan PDN untuk periode 2022.

Selain itu, dia menekankan agar realisasi pengadaan PDN yang tidak lebih dari 25 persen anggaran pada 2021 tidak terulang kembali.

Oleh karena itu, pihaknya akan memastikan semua instansi, tidak hanya mengalokasikan anggaran pada 2022, tetapi juga merealisasikan target pengadaan PDN.

“Pemerintah mengejar target PDN karena konsumsi dalam negeri mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Kalau anggaran berputar dalam negeri, maka industri dalam negeri akan bergerak, pendapatan masyarakat terjaga, dan pada gilirannya akan mempertahankan konsumsi domestik," jelas Moeldoko.

"Secara global, ekonomi saat ini sedang terganggu, kita harus menjaga agar UMKM bergerak, korporasi bergerak, dan pengangguran tidak bertambah,” lanjutnya.

Dia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo sudah menerbitkan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 yang mengarahkan agar semua instansi pemerintah mengalokasikan dan merealisasikan minimal 40 persen anggaran pengadaannya untuk PDN.

Untuk mengawal arahan Presiden ini, KSP telah membentuk tim khusus yang bertugas memonitor realisasi belanja untuk Produk Dalam Negeri tersebut.

Hasil monitoring ini nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi.

Pada 2022, alokasi belanja semua kementerian lembaga (K/L) untuk PDN mencapai Rp 364 triliun. Namun, per 10 Oktober, realisasinya baru mencapai 41 persen.

"Karenanya KSP minta K/L untuk melakukan percepatan. Khususnya di 10 K/L dengan anggaran pengadaan terbesar yakni Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kominfo, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan," tegas Moeldoko.