KPU Anggap Partai Republiku Telat Unggah Perbaikan Administrasi ke Sipol

Ini yang menjadi alasan Partai Republiku Indonesia tidak lolos verifikasi administrasi partai peserta Pemilu 2024.

Dalam sidang sengketa proses di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, tim kuasa hukum KPU RI membenarkan bahwa Partai Republiku sudah menyampaikan perbaikan pada 28 September 2022 pukul 23.26 WIB, beberapa menit sebelum masa perbaikan berakhir pukul 23.59 WIB.

Kehadiran ini pun dibuktikan dengan tanda terima yang diterbitkan KPU RI pada 29 September 2022 pukul 08.58 WIB.

Pihak KPU menyatakan, pemeriksaan kelengkapan dokumen perbaikan ini selesai pada 29 September 2022 pukul 11.00 WIB.

Tim kuasa hukum KPU RI lalu mengutip Pasal 141 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 serta Keputusan KPU RI Nomor 389 Tahun 2022.

Berdasarkan aturan itu, partai politik diberi kesempatan menginput data perbaikan ke Sipol 1x24 jam sejak pemeriksaan dinyatakan selesai.

"Sampai 30 September 2022 pukul 10.30 WIB, progres pengisians Sipol yang dilakukan pemohon (Partai Republiku), setelah diberikan waktu perpanjangan 1x24 jam, baru 41 persen untuk kepengurusan, 38 persen untuk kantor, dan 0 persen untuk keanggotaan," demikian jawaban KPU RI yang dibacakan dalam sidang, Jumat (28/10/2022).

KPU RI mengeklaim telah menghubungi Partai Republiku untuk mengingatkan bahwa input Sipol akan berakhir.

Pada pukul 13.11 WIB, setelah masa input sudah lewat, menurut pihak KPU, tim helpdesk KPU RI juga menghubungi Partai Republiku untuk mengonfirmasi apakah mereka akan datang langsung, tetapi tidak ada respons.

KPU RI juga menjawab dalil permohonan Partai Republiku yang menuding Sipol mati pada 30 September 2022 pukul 11.00 WIB, menganggap seharusnya hidup sampai hari berganti.

Pihak KPU menyatakan, masa perbaikan administrasi hanya sampai 28 September 2022 pukul 23.59 WIB, dengan akses Sipol dibuka hingga 30 September 2022 pukul 11.00 sebagaimana uraian sebelumnya.

"Pemohon tidak menjelaskan dari siapa pemohon mendapatkan informasi terkait batas waktu Sipol pada 30 September 2022 jam 23.59," kata kuasa hukum KPU RI.

Terhadap permohonan sengketa Partai Republiku, KPU RI menganggap hal tersebut kabur dan subyektif.

KPU meminta Bawaslu menolak permohonan PKP dan menerima eksepsi mereka, selain  menyatakan sah berita acara yang disengketakan PKP serta menyatakan mereka telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Sebelumnya, dalam sidang perdana, Partai Republiku mempersoalkan Sipol yang diklaim mati sebelum waktunya, menyebabkan mereka tidak lolos verifikasi administrasi tahap 1.

"Kami mendapatkan informasi dari KPU bahwa Sipol aktif atau online sampai batas waktu jam 23.59 tanggal 30 September 2022. Tapi, jam 11.00 WIB 30 September, Sipol sudah tidak aktif, sehingga kami tidak bisa mengunduh formulir rekapitulasi dari Sipol," demikian bunyi permohonan Partai Republiku Indonesia yang dibacakan dalam sidang.

"Bahwa karena Sipol KPU RI mati atau tidak berfungsi, kami Partai Republiku Indonesia tidak dapat menyerahkan formulir rekapitulasi kepada KPU RI."

Mereka mengeklaim telah datang ke helpdesk KPU RI pada 30 September 2022 pukul 17.00 untuk menanyakan masalah ini, tetapi menurut mereka tidak ada petugas di sana.

Dalam persengketaan ini, Partai Republiku Indonesia meminta Bawaslu RI mengabulkan seluruh permohonan mereka, membatalkan berita acara KPU RI Nomor 233/PL.01.1-BA/05/2022 tentang rekapitulasi hasil verifikasi administrasi partai politik tertanggal 13 oktober 2022 serta sublampiran XXIV.1.ModelBA.REKAP.VERMIN.KPU-PARPOL yang ditandatangani 7 komisioner KPU RI.

Mereka juga meminta agar dinyatakan berhak menjadi partai politik peserta Pemilu 2024 dan meminta KPU melaksanakan putusan itu.