Salin Artikel

Junimart Girsang Minta Pemuda Batak Bersatu Dukung Program Pemerintah

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Repbulik Indonesia (RI) Junimart Girsang meminta Pemuda Batak Bersatu (PBB) mendukung program pemerintah membangun bangsa dan negara dari segala aspek.

Dewan Pembina PBB itu menegaskan, para pemuda Indonesia dituntut solid dan aktif mendukung serta turun tangan membantu pemerintah.

"Kehadiran PBB di Indonesia saat ini sudah cukup menuai banyak apresiasi atas setiap kegiatan sosial yang dijalankan,” ungkapnya saat menghadiri acara malam keakraban dan silaturahmi 3 tahun PBB di Jakarta, Kamis (27/10/2022).

Junimart berharap, PBB ke depan tetap pada titahnya sebagai organisasi masyarakat (ormas) yang bergerak pada kegiatan sosial dan tolong menolong.

“Karenanya, ke depan kami sangat berharap agar organisasi ini tetap pada ruhnya sebagai organisasi sosial yang hadir untuk masyarakat dalam kedukaan dan yang terzalimi," ucapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (28/10/2022).

Lebih lanjut, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengatakan, Indonesia saat ini sudah lebih baik secara akademis dan sumber daya manusia (SDM).

Namun, kat Junimart, hal tersebut tidak cukup untuk membangun masa depan bangsa.

"Karenanya kehadiran pemuda-pemudi yang memiliki rasa kepedulian serta empati terhadap kondisi sosial saat ini menjadi kebutuhan dan tugas utama kita,” sebutnya.

Dengan begitu, kata Junirmat, pada momen Sumpah Pemuda, para pemuda harus menjaga komitmen bersama untuk bersatu membangun bangsa.

"Selamat ulang tahun PBB. Semoga semakin eksis dan berempati kepada sesama," ucap Junimart.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/28/16340881/junimart-girsang-minta-pemuda-batak-bersatu-dukung-program-pemerintah

Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke