Bidang Kehormatan PDI-P Tak Akan Panggil Puan Maharani Terkait Keberadaan Dewan Kolonel

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun mengungkapkan bahwa pihaknya tidak akan memanggil Ketua DPP PDI-P Puan Maharani untuk memberikan klarifikasi terkait adanya Dewan Kolonel yang mendukung dirinya maju sebagai calon presiden (capres).

Adapun PDI-P sudah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah anggota Dewan Kolonel. Namun, PDI-P masih akan memanggil beberapa anggota Dewan Kolonel lainnya.

Komarudin beralasan tidak memanggil Puan karena Ketua DPR itu tidak ikut serta dalam keorganisasian Dewan Kolonel.

"Dan untuk Mbak Puan, Mbak Puan sendiri enggak terlibat di dalam proses itu. Mereka (Dewan Kolonel) berinisiatif melakukan itu," kata Komarudin di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (26/10/2022).

Lebih jauh, ia menilai bahwa para kader PDI-P yang membentuk Dewan Kolonel itu terlampau kreatif.

"Ini kadang-kadang teman-teman ini kreatif, kelewat kreatif untuk cari muka kadang juga," imbuhnya.

"Kita bukan menolak pemimpin, tapi kita menjerumuskan pemimpin," tambah Komarudin.

Di sisi lain, Komarudin menjelaskan bahwa anggota Dewan Kolonel lainnya akan dipanggil pada gelombang kedua.

Hal itu sama seperti yang diterapkan pada empat kader PDI-P yaitu Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu dan Hendrawan Supratikno.

"Itu ada nama teman-teman di SK, tapi mereka sudah kontak satu persatu. Tapi, tidak mengerti, makanya kita akan persiapkan untuk panggil gelombang kedua berikutnya untuk klarifikasi," beber anggota Komisi II DPR itu.

Diketahui sebelumnya, Bidang Kehormatan DPP PDI-P menjatuhkan sanksi kepada sejumlah kader partai banteng moncong putih lainnya.

Komarudin Watubun menuturkan, sanksi itu dijatuhkan kepada sejumlah kader yang menamakan diri Dewan Kolonel.

Mereka adalah kader PDI-P yang merupakan anggota DPR dan menyatakan diri mendukung Puan Maharani sebagai capres.

"Supaya sama dengan juga yang kami jatuhkan sanksi kepada teman-teman yang menamakan diri sebagai Dewan Kolonel, antara lain Pak Trimedya Panjaitan, kemudian Pak Johan Budi, Masinton, Pak Prof Hendrawan," kata Komarudin di Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (24/10/2022).

Komarudin mengatakan, empat kader PDI-P itu dikenakan sanksi karena berbicara soal Dewan Kolonel kepada media.

Sementara itu, PDI-P juga bakal memanggil untuk dimintai klarifikasi kepada sejumlah kader lainnya yang juga anggota Dewan Kolonel.

Komarudin menjelaskan, empat kader tersebut dikenakan sanksi keras dan terakhir.

"Karena mereka lakukan kegiatan di luar AD/ART Partai, dan sudah pernah diberi peringatan pertama, kemudian ini peringatan ketiga keras dan terakhir," jelasnya.