KPU Butuh Speedboat dan Helikopter untuk Suplai Logistik Pemilu 2024

Di darat, KPU RI tengah menjajaki kemungkinan membeli Maung 4x4 modifikasi pabrikan PT Pindad.

"Perencanaan distribusi logistik Pemilu dan Pilkada 2024 berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh moda transportasi baik darat, laut, maupun udara," ungkap Sekretaris Jenderal KPU RI Bernard Darmawan kepada Kompas.com, Selasa (25/10/2022).

KPU mengaku belum berencana melakukan pembelian serupa untuk armada air dan udara, namun kebutuhan untuk armada-armada tersebut juga dinilai mendesak.

Skema sewa atau kerja sama

Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat, menjelaskan bahwa pihaknya mesti mengefektifkan anggaran di tengah kebutuhan tersebut.

Menurut dia, salah satu skema yang dapat ditempuh KPU RI untuk memenuhi kebutuhan armada air dan udara yakni lewat skema kerja sama dengan TNI/Polri.

"Kalau pemetaan, berdasarkan kemarin-kemarin, daerah perbatasan, kepulauan-kepulauan, itu kan juga menggunakan speed boat," ujar Yulianto memberi contoh.

"Kita prioritaskan anggaran, butuh helikopter, juga membutuhkan biaya, dan speedboat buat pedalaman Kalimantan juga butuh juga. Itu kan kita bisa bekerjasama dengan TNI/Polri. Kita efektifkan di situ," lanjutnya.

Selain dianggap mempunyai armada yang diperlukan, TNI dan Polri juga dinilai memiliki personel yang sanggup dan tangguh untuk pendistribusian logistik Pemilu 2024 ke wilayahnya terpencil dengan medan yang berat.

Mekanisme sewa juga bisa dilakukan untuk armada darat yang tak bisa disubstitusi dengan kehadiran Maung, semisal trek-trek sulit yang perlu menggunakan motor trail.

"Secara umum, KPU akan melaksanakan sewa moda transportasi untuk distribusi logistik melalui darat, laut dan udara," kata Bernard.

"Khusus untuk daerah yang sulit dijangkau, akan dibantu dengan menggunakan mobil/kendaraan Maung Pindad, sebagai suplemen transportasi dalam pendistribusian logistik pemilu," lanjutnya.

Pemetaan ini disebut masih berlangsung untuk beberapa tahun ke depan.

Baik Bernard maupun Yulianto sama-sama menyebutkan bahwa kebutuhan armada suplai logistik ini baru akan diusulkan pada 2023 mendatang.

"Anggaran 2023 kalau wacananya jadi keputusan, melalui pleno. Tapi kan ini belum bagian dari keputusan. Kalau anggaran, kita enggak mungkin minta tambahan anggaran lagi, sama sekali enggak. Kita akan maksimalkan anggaran yang ada," ucap Yulianti.