Salin Artikel

Ombudsman Sebut Kemenkes Berpotensi Malaadministrasi Terkait Kasus Gangguan Ginjal Akut

Hal tersebut karena Kemenkes tidak memiliki data pokok terkait sebaran penyakit atau epidemiologi yang berakhir pada kelalaian dalam pencegahan atau mitigasi kasus gangguan ginjal.

“Jadi Kementerian Kesehatan sesungguhnya hingga bulan Agustus kemarin masih belum mengerti tentang masalah yang ada, masih belum punya data dan baru kemudian sadar bahwa ini ada kejadian yang darurat ketika kemudian Ikatan Dokter Anak Indonesia itu menyuplai data yang ada,” kata Robert dalam acara Konferensi Pers daring, Selasa (25/10/2022).

Ia mengatakan, Kemenkes baru melacak kapan terjadinya kasus gangguan ginjal akut setelah IDAI menyuplai data kasus gangguan ginjal akut.

Namun, karena keterlambatan pelacakan, angka kasus yang telah dirilis oleh pemerintah belum dapat dinyatakan akurat.

Selanjutnya, ia menilai Kemenkes tidak dapat memberikan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi juga tidak terpenuhi karena memang Kementerian Kesehatan sendiri juga tidak punya data yang valid, sehingga sosialisasi itu kemudian tidak bisa dijalankan secara optimal,” ujar Robert.

Robert melanjutkan, tidak adanya standardisasi pencegahan dan penanganan kasus gangguan ginjal juga menjadi penyebab adanya potensi malaadministrasi.

“Standardisasi pencegahan dan penanganan kasus itu kemudian tidak memenuhi standar pelayanan publik sebagaimana yang ada dan ditetapkan, termasuk dalam pemeriksaan laboratorium,” katanya.

“Kementrian Kesehatan sedang melakukan pengumpulan data oleh tim investigasi yang belum juga menuju pada kesimpulan yang valid,” ujar Robert lagi.

Diketahui, belum ada penyebab pasti dari penyebab gangguan ginjal akut pada ratusan anak di Indonesia.

Namun, dugaan mengarah pada konsumsi obat sirup yang tercemar dengan etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG), sebagaimana terjadi di Gambia dan Nigeria.

Terbaru, Kemenkes menyebut 156 obat sirup dinyatakan aman digunakan karena tidak tercemar zat pelarut tambahan.

Sementara itu, hingga 24 Oktober 2022, jumlah kasus gangguan ginjal akut mencapai 255 kasus.

Dari 255 kasus, pasien yang meninggal sebanyak 143 orang.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/25/13254491/ombudsman-sebut-kemenkes-berpotensi-malaadministrasi-terkait-kasus-gangguan

Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke