Komisi V Sebut Rencana Pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan Butuh Intervesi APBN Guna Pancing Investor

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Andi Iwan Darmawan mengatakan, perlu ada intervensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Bulu Pandan di Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan.

"(Pembangunan pelabuhan) telah menjadi bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Presiden Joko Widodo dalam upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi, sehingga intervensi APBN dibutuhkan untuk memancing investor berinvestasi di Bangkalan," tutur Andi, dikutip dari keterangan persnya, Selasa (25/10/2022).

Ia menjelaskan, persoalan studi, perencanaan, dan lain-lain saat ini sudah dijalankan. Hanya political will dari pemerintah saja yang belum.

"Bagaimana agar Komisi V DPR mendorong pemerintah betul-betul bisa merangsang para investor bisa masuk ke sini, dengan cara seperti tadi yang saya maksud bahwa kita butuh APBN mengintervensi minimal langkah awal untuk investasi di sini," paparnya.

Hal itu disampaikan Andi usai melakukan peninjauan ke Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan, Bangkalan, Jawa Timur (Jatim), Senin (24/10/2022).

Andi menilai, pemerintah pusat harus segera menindaklanjuti peraturan presiden yang telah dikeluarkan.

"Pemerintah bisa juga menghidupkan kembali program-program kerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) yang telah dibubarkan sebelumnya," imbuhnya.

Dengan demikian, sebut dia, program-program BPIW dapat dilanjutkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) maupun Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Adapun langkah selanjutnya yang dapat dilakukan Komisi V DPR guna mempercepat pembangunan pelabuhan Tanjung Bulu Pandan adalah dengan memberikan hasil kunjungan kerja reses ini pada forum rapat kerja nantinya bersama mitra kerja," imbuhnya.

Ia pun mengaku, APBN selama masa pandemi Covid-19 tidak akan cukup untuk memenuhi anggaran pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan yang diperkirakan mencapai Rp 20 triliun.

Meski demikian, Andi optimistis masih ada jalan lain yang bisa dilakukan pemerintah. Misalnya melalui kerja sama antara dengan Badan Usaha (KPBU) yang sementara ini jadi program pemerintah.

"Namun kita harapkan bagaimana APBN bisa memancing minat swasta, supaya bersedia melakukan investasi di tempat ini. Jadi minimal ada alokasi anggaran APBN lebih awal agar membuka minat bagi pengusaha-pengusaha swasta untuk masuk," tuturnya.

Ia menjelaskan, pemerintah tidak bisa memunculkan APBN lebih awal agar para investor bisa segera berinvestasi.

"Setidaknya ada intervensi APBN meskipun tidak secara keseluruhan, minimal akses jalan masuk ke pelabuhan dapat dibenahi lebih dulu, sehingga memungkinkan nantinya akan ada investor yang berinvestasi di sana," ucapnya.

Andi menekankan pentingnya peraturan presiden yang seharusnya bisa memberikan perhatian khusus atas kondisi tersebut,

"Salah satu hal kami melakukan kunjungan kerja ke sini adalah bagaimana agar mendorong program ini bisa terlaksana secepat mungkin," ujarnya.

Perlu diketahui, rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan merupakan salah satu objek pembangunan infrastruktur yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019.

Perpres itu berisi tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Dalam perkembangannya, Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan direncanakan sebagai kota pelabuhan, serta poros dan simpul pertumbuhan ekonomi.

Pelabuhan ini juga nantinya akan menjadi akses arus ekspor-impor barang dan jasa berskala nasional dan internasional. Hal ini tentunya dapat membantu Pelabuhan Tanjung Perak yang saat ini melayani akses ekspor-impor secara padat.

Adapun pemerintah daerah sampai saat ini terus berupaya agar rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulu Pandan dapat segera terealisasi.