Salin Artikel

Surya Paloh Sebut Pencapresan Anies Tak Langgar Kesepakatan Koalisi: Kecuali Presiden Bilang Jangan

Sebaliknya, Surya Paloh mempertanyakan kesepakatan seperti apa yang selama ini menjadi garis besar batasan aturan di antara parpol koalisi pemerintah.

"Apa hal yang bertentangan dengan mencalonkan, mendeklarasikan salah satu anak bangsa ini coba. Partai koalisi komitmen kita apa?" ujar Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Sabtu (22/10/2022).

"Komitmen kita itu berpegang pada prinsip-prinsip garis kebijakan pemerintah, itu coba terjemahkan sampai batas akhir masa bakti Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kita enggak pernah terlanggarkan kan? Apa ada kesepakatn di koalisi kita harus mencalonkan si A kalau si B itu melanggar?" katanya lagi.

Menurut Surya Paloh, lain kondisinya jika parpol koalisi pemerintah menetapkan aturan di atas kertas dan disepakati bersama.

Selain itu, ia juga menilai pencapresan seorang tokoh tidak berkaitan dengan etika koalisi.

Sebab, menurutnya, dalam konteks koalisi sesuatu yang disebut bertentangan adalah saat ada hal yang melanggar garis kebijakan presiden.

"Kecuali presidennya bilang, 'Saya enggak cocok'. Bilang, 'cabutlah itu,  janganlah itu jadi capresnya Nasdem' lain ceritanya. Patuh, enggak Nasdem?" ujar Surya Paloh.

"Kalau enggak patuh, baru dia dibilang anti koalisi. Tapi kan kita belum dengar dari presiden kayak gitu. Iya kan? Jadi enggak ada masalah," katanya lagi.

Sebagaimana diketahui, meski pernah menjadi kepala daerah, Anies kerap dinilai sebagai figur yang berseberangan dengan politik Istana.

Di sisi lain, Partai Nasdem merupakan salah satu parpol koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Parpol koalisi pemerintah saat ini adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/22/19165361/surya-paloh-sebut-pencapresan-anies-tak-langgar-kesepakatan-koalisi-kecuali

Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke