Salin Artikel

Bantah Klaim Surya Paloh, Golkar Sebut Semua Partai Koalisi Dukung Keputusan Presiden Naikkan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa semua keputusan Presiden Joko Widodo didukung oleh partai koalisi.

Ia pun tak sepakat dengan klaim Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang menyebut bahwa partainya menjadi partai satu-satunya di koalisi yang mendukung Jokowi untuk menaikkan harga BBM.

"Semua keputusan politik dari partai pendukung pemerintah itu kan semua dibahas bersama presiden. Karena itu, saya kira keputusan itu tidak bisa dipahami bahwa salah satunya lebih mendukung daripada yang lain," kata Ace ditemui di sela-sela perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-58 Golkar di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (20/10/2022).

Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu mengungkapkan, semua partai pendukung pemerintah telah menyetujui Jokowi menaikkan harga BBM. Meski pada saat yang sama, tidak ada pula partai koalisi pemerintah yang meminta Jokowi untuk menaikkan harganya.

Namun, parpol koalisi disebut telah menyepakati kebijakan penyesuaian harga itu.

"Jadi saya kira, partai koalisi pemerintah dalam konteks penyesuaian harga BBM tidak ada permintaan. Jadi semua saya kira menyepakati soal itu, mendukung soal itu," ucapnya.

Ia melanjutkan, kenaikan harga BBM merupakan keputusan bersama partai koalisi pemerintah, di mana sebelumnya sudah ada pembicaraan mengenai hal itu.

"Kan semua partai pendukung pemerintah telah menyetujui, telah ada keputusan penyesuaian harga BBM ini," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya sebagai parpol koalisi yang setia pada pemerintahan Presiden Jokowi.

Ia mengeklaim, Partai Nasdem merupakan satu-satunya parpol koalisi yang mendukung kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM.

“Nasdem menganggap itu kebijakan yang tepat. Karena dianggap kebijakan yang tepat, Nasdem memberikan dukungan yang setulus-tulusnya, sepenuhnya,” sebut Paloh dalam peluncuran Nasdem Memanggil di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Senin (17/10/2022).

“Tapi aneh bin ajaib, kalau di sidang Dewan sana ada tujuh fraksi partai koalisi pemerintahan, hanya ada satu fraksi yang menyatakan jalan terus (kebijakan) kenaikan BBM ini,” ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/20/15562461/bantah-klaim-surya-paloh-golkar-sebut-semua-partai-koalisi-dukung-keputusan

Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 MiliarĀ 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke