Salin Artikel

KPK Panggil Kepala BPK Bali Terkait Suap Pengurusan LKPD Dinas PUTR Sulsel

Edy tengah mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung terkait perkara yang menyeret mantan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

KPK kemudian mengembangkan kasus tersebut dan menemukan dugaan suap pengurusan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sulawesi Selatan tahun 2020 pada Dinas PUTR yang menjerat sejumlah pejabat BPK Perwakilan Sulsel.

Edy pun kembali ditetapkan sebagai tersangka.

“Untuk tersangka Edy Rahmat. Pemeriksaan dilakukan Gedung Merah Putih KPK Jalan Kuningan Persada Kavling 4 Jakarta, atas nama Wahyu Priyono (PNS/ Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali),” kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (18/10/2022).

Selain itu, kata Ipi, penyidik menjadwalkan pemeriksaan kepada Almikayandika Musya dari pihak swasta.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Wahyu Priyono tercatat pernah menjabat Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan. Ia kemudian dimutasi menjadi Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali pada 10 Juni 2021.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang tersangka, yakni Edy Rahmat, Kepala BPK Sulawesi Tenggara sekaligus mantan Kasuauditorat Sulsel I BPK Sulsel Andy Sonny, dan Yohanes Binur Haryanto Manik selaku Pemeriksa BPK Sulsel.

Kemudian, Wahid Ikhsan Wahyudin selaku mantan Pemeriksa pertama BPK Sulsel dan Gilang Gumilar selaku Pemeriksa BPK Sulsel sekaligus mantan Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan BPK Sulsel.

Dalam perkara ini, Edy Rahmat diduga aktif berkoordinasi dengan Gilang yang dinilai berpengalaman memanipulasi temuan pemeriksaan BPK. Ia juga disebut memahami teknis penyerahan uang untuk Tim Pemeriksa.

Gilang kemudian menyampaikan permintaan Edy kepada anggota BPK Sulsel yang lain. Mereka bersepakat meminta jatah yang dengan istilah "dana partisipasi".

Yohanes, Gilamh, dan Wahid diduga menerima suap Rp 2,8 miliar. Andy juga diduga menikmati Rp 100 juta. Sementara, Edy diduga menerima bagian Rp 324 juta.

Belakangan, KPK terus mengusut dugaan korupsi yang menjerat Andy Sonny. Selain mengusut manipulasi LKPD Dinas PUTR Sulsel oleh Andy Sonny dan koleganya, KPK juga mendalami dugaan pengkondisian laporan keuangan Sekretariat DPRD Sulsel.

Dalam hal ini, penyidik telah memanggil mantan Ketua DPRD Sulsel Mohamad Roem.

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/18/14021561/kpk-panggil-kepala-bpk-bali-terkait-suap-pengurusan-lkpd-dinas-putr-sulsel

Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke