Jaga Etika Politik, PAN Batasi Diri Tak Ikut Campur soal Rencana "Reshuffle" Kabinet

Yoga mengutip peraturan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 17 tentang reshuffle kabinet.

"Sudah diatur di Pasal 17 UUD Negara RI 1945 bahwa Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara dibantu oleh menteri-menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Jumat (14/10/2022).

"Jadi, hal itu merupakan otoritas dan hak prerogatif presiden," ucap dia.

Oleh karena itu, PAN membatasi diri untuk tidak ikut mencampuri urusan reshuffle kabinet.

Termasuk, PAN disebut tak mencampuri jika rencana reshuffle kali ini dipersepsikan sebagai sebab akibat Nasdem karena telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

"PAN membatasi diri tidak ikut campur soal reshufle kabinet, menjaga fatsun dan etika politik," kata dia.

Yoga mengatakan, sebagai partai koalisi, PAN akan terus bekerja maksimal untuk meningkatkan kinerja pemerintah, terutama dalam mempercepat pemulihan ekonomi rakyat pasca Covid-19 agar ekonomi nasional bergerak cepat.

"Sehingga akan memberikan efek domino untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terbukanya peluang kerja, harga energi dan pangan terjangkau, serta kehidupan bangsa akan semakin baik," kata dia.

Ia juga menegaskan bahwa PAN akan tetap bersama Presiden Jokowi dan berkomitmen untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan amanat Konstitusi dan undang-undang.

Komitmen itu disebut akan dilakukan PAN sampai selesai masa pengabdian di pemerintahan.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ada rencana perombakan kabinet atau menteri.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menjawab pertanyaan awak media saat ditanya mengenai rencana reshuffle setelah Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024.

Namun demikian, Jokowi tak mengungkapkan kapan, bagaimana dan siapa menteri yang nantinya akan di-reshuffle.

"Rencana selalu ada. Pelaksanaan nanti diputuskan," ujar Jokowi dengan singkat saat meninjau lokasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang berada di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).

Sebelumnya, sejumlah relawan Presiden Joko Widodo meminta agar para menteri yang merupakan kader Partai Nasdem diganti.

Hal itu disampaikan setelah partai besutan Surya Paloh itu mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres.

“Kami meminta kepada Bapak Presiden untuk segera memberhentikan para menteri yang berasal dari Partai Nasdem,” ujar perwakilan relawan Jokowi, Fredi Moses Ulemlem di kawasan Jakarta Pusat, Senin (10/10/2022).