"Giliran Nasdem, Semua Jadi Salah, Jadi Menyerang dari Segala Penjuru"

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terlibat saling sindir. Penyebabnya, lantaran Nasdem yang telah mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Sindiran berawal ketika Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengomentasi keputusan Nasdem itu. 

Awalnya, Hasto tak secara tegas menyindir Nasdem saat perayaan HUT TNI di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/10/2022). Ia hanya menggunakan kata "biru" untuk menyindir parpol yang berada di barisan pemerintah, tapi disebutnya sudah lepas karena telah memiliki capres sendiri.

Pengandaian itu diberikan Hasto saat menjelaskan tentang lukisan pejuang kemerdekaan yang tengah merobek kain biru bendera Belanda dalam peristiwa 10 November 1945 di Hotel Yamato, Surabaya.

"Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi maka ini akan kontradiktif," ujar dia.

Diketahui, dalam beberapa kesempatan, Anies memang memiliki pandangan berbeda dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Saat berada di Yogyakarta, Hasto menjelaskan, salah satu perbedaan itu adalah terkait prioritas kegiatan dalam penanganan ekonomi pasca-pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina.

"Jangan sampai kemudian mencalonkan seseorang yang punya kebijakan yang berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan yang berbeda dari calon yang diusung oleh partai politik pengusung Pak Jokowi maka ini akan kontradiktif," ujar dia.

Ia menilai Anies merupakan figur yang kerap berseberangan dengan Istana.

Padahal, Jokowi ingin pembangunan yang berkesinambungan. Namun, keinginan itu berbeda dengan Anies.

Ia mengeklaim Anies tak ingin ibu kota berpindah dari Jakarta, sedangkan Jokowi tengah memulai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Hasto pun beranggapan Partai Nasdem harus pasang badan untuk Anies, sama seperti PDI-P yang maju paling depan untuk Jokowi.

"Karena ketika dulu kami mencalonkan Pak Jokowi, ketika ada apa-apa dengan Pak Jokowi kami berdiri di depan,” tegasnya.

“Dulu ketika Pak Jokowi jadi gubernur, kami calonkan sebagai presiden yang pertama kali kan PDI-P, ketika ada apa-apa dengan Pak Jokowi kami yang di depan. Itu hukum demokrasi," imbuh dia.

Pengorbanan Surya Paloh Besar

Di sisi lain, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasdem Effendi Choirie meminta agar Hasto tidak menyebarkan narasi palsu soal adanya pergantian jabatan atau reshuffle kader Nasdem di pemerintahan.

Ia meyakini bahwa Jokowi tidak akan mencopot menteri yang berasal dari Nasdem yang kini duduk di kursi Kabinet Indonesia Maju.

“Saya yakin Jokowi sadar itu. Betapa besar pengorbanan Pak Surya Paloh dan Nasdem untuk kemenangan Jokowi,” katanya.

Ia mengeklaim bahwa Partai Nasdem bakal terus mengawal pemerintahan Jokowi-Ma’ruf hingga usai.

Penunjukan Anies sebagai capres, menurutnya, merupakan mekanisme yang ditempuh untuk mempersiapkan Pilpres 2024.

“Jadi kesetiaan Nasdem terhadap pemerintah sekarang ini sampai akhir masa jabatan,” sebut Effendi.

Senada Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya merasa pihaknya seolah disudutkan.

Padahal, beberapa parpol koalisi pemerintah sudah menentukan capresnya masing-masing.

Misalnya, Partai Gerindra yang telah mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres. Demikian halnya Golkar yang mencalonkan Airlangga Hartarto dan PKB yang mencalonkan Muhaimin Iskandar.

“Yang lain pada deklarasi koalisi. Semua tidak ada masalah, tetapi giliran Nasdem, semua jadi salah, semua jadi menyerang dari segala penjuru,” tutur Willy kepada Kompas.com, Senin.

Willy menjelaskan, Partai Nasdem selalu selangkah dan seirama dengan pemerintah.

“Apa yang digariskan oleh Presiden, dijalankan oleh Nasdem, baik itu lewat menteri-menteri maupun partai sendiri, hingga detik ini," tandasnya.