Salin Artikel

PSI Dukung Ganjar Capres 2024, Pengamat: Fatsun Politik Dia Kader PDI-P

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Ari Junaedi menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) seharusnya tidak perlu gelisah atau melontarkan kritik setelah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Dia juga menilai Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI-P Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul tidak perlu mengkritik sikap PSI yang mendukung Ganjar sebagai capres 2024.

"Soal dukungan PSI terhadap Ganjar di Pilpres 2024 seharusnya tidak menggelisahkan PDIP," kata Ari saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/10/2022).

Menurut Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama itu, seharusnya Bambang bangga jika ada kader yang menjadi unggulan bahkan didukung oleh partai-partai lain menjadi capres.

"Seperti PSI, bahkan Nasdem pernah pula menjadikan (Ganjar) kandidat capres. Apalagi Ganjar pun juga tidak 'gede rumongso' dengan menghadiri acara PSI atau Nasdem secara langsung. Ganjar tahu diri karena secara fatsun politik dia adalah kader PDI-P," ucap Ari.

Sebelumnya, Bambang Wuryanto mengatakan seharusnya PSI meminta izin kepada PDI-P sebelum menyatakan dukungan kepada Ganjar di Pilpres 2024.

"Kalau kamu punya anak, kemudian anakmu mau saya pinang, aku ngomong sama kamu enggak?" kata pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2022).

Bambang mengatakan, PSI seharusnya berbicara kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebelum mendeklarasikan Ganjar sebagai capres.

"Iya ngomong. Pakailah. Ngomonglah sama Ketum. Begitu loh, Bos," ucap Bambang.

"Kau cobalah tanya pada hatimu sendiri. Kau tanya pada hatimu sendiri, kira-kira kayak gitu pantas apa enggak? Kan begitu," tuturnya.

(Penulis : Adhyasta Dirgantara | Editor : Sabrina Asril)

https://nasional.kompas.com/read/2022/10/05/13534461/psi-dukung-ganjar-capres-2024-pengamat-fatsun-politik-dia-kader-pdi-p

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke