Salin Artikel

Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman mempertanyakan alasan Jokowi tidak memilih nama calon pimpinan KPK yang memperoleh posisi keenam dan ketujuh pada seleksi 2019 lalu.

“Dua nama yang diusulkan itu kan bukan orang yang punya suara di dalam pemilihan sebelumnya, meskipun ini untuk pengganti Lili,” kata Zaenur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (29/9/2022).

Berdasarkan catatan Kompas.com, pada 2019, terdapat 10 capim KPK yang menjalani fit and proper test di Komisi III DPR RI.

Kemudian, ada lima calon yang mendapat suara terbanyak saat proses voting. Mereka adalah Firli bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron, dan Lili Pintauli Siregar.

Sementara, calon lainnya, Sigit Danang Joyo mendapatkan 19 suara dan Luthfi Jayadi 7 suara. Sedangkan Johanis Tanak, Roby Arya, dan I Nyoman Wara sama sekali tidak mendapatkan suara.

Menurut Zaenur, semestinya Jokowi memilih nama yang berada di urutan keenam dan ketujuh, alih-alih Johanis tanak dan I Nyoman Wara.

“Sehingga menjadi pertanyaan adalah atas dasar apa presiden mengusulkan dua nama ini sehingga saya bisa mengatakan bahwa presiden tidak punya satu dasar pertimbangan yang obyektif,” ujar Zaenur.

Karena dinilai tidak obyektif, dikhawatirkan dua nama yang diajukan ke DPR tersebut dan saat ini sudah dipilih tidak bebas dari kepentingan Presiden Jokowi.

Selanjutnya, Zaenur menilai, terpilihnya Johanis Tanak juga menjadi tanda tanya lain.

Pasalnya, dalam tanya jawab di DPR, Johanis Tanak mengatakan akan mengusulkan penerapan restorative justice untuk kasus korupsi.

“Terpilihnya Johanis Tanak, karena prosesnya sudah tidak obyektif kemudian ini semakin menimbulkan tanda tanya,” ujar Zaenur.

Pensiunan Kejaksaan Agung itu menggantikan posisi Lili Pintauli Siregar yang mengundurkan diri dari kursi Wakil Ketua KPK pada 11 Juli lalu, sesaat sebelum dugaan gratifikasinya disidang oleh Dewan Pengawas KPK.

Lili Pintauli diduga menerima fasilitas mewah menonton ajang MotoGP Mandalika dan menginap di resort mewah pada Maret lalu dari pihak Pertamina.

Namun, sidang kasus tersebut dinyatakan gugur lantaran Lili Pintauli sudah mengundurkan diri sesaat sebelum sidang.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/29/17332371/keputusan-jokowi-pilih-2-nama-capim-kpk-pengganti-lili-pintauli-dinilai

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke