Salin Artikel

Setelah Merasa Didiskriminasi, Ketua IPW Kembali Terima Undangan MKD DPR

Sebelumnya, Sugeng batal menghadiri undangan pertama MKD pada Senin (26/9/2022) lantaran tak bisa masuk Gedung DPR.

"IPW sudah menerima undangan kedua untuk hadir dalam sidang MKD tanggal 27 September 2022 besok hari Selasa," kata Sugeng dalam keterangannya, Senin.

Menurut dia, undangan MKD ini untuk memberikan keterangan terkait peminjaman private jet kepada Brigjen Hendra Kurniawan.

"Undangan DPR RI untuk memberikan keterangan di MKD harus dihormati," ucap Sugeng. 

Adapun surat undangan kedua dari DPR ini ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Muhaimin Iskandar.

Lokasi pertemuan berada di Ruang Sidang MKD DPR RI, Gedung Nusantara I DPR RI lantai 1, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta.

"Acara: Permintaan keterangan dan klarifikasi,"  demikian bunyi tulisan dalam surat undangan tersebut.

Pihak DPR RI dalam surat itu juga menyatakan permintaan maaf kepada Sugeng atas ketidaknyamanan yang diterima IPW pada Senin saat hendak masuk Gedung DPR.

"Dengan ini kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ketika memasuki pintu gerbang utama gedung DPR RI yang kurang berkenan terhadap saudara," demikian bunyi isi surat tersebut.

Sebelumnya diberitakan, IPW membatalkan kehadirannya ke DPR untuk memenuhi undangan MKD pada Senin.

Sugeng Teguh Santoso mengungkapkan, pihaknya tak jadi datang ke DPR lantaran mendapatkan perlakuan tidak hormat saat akan memasuki Kompleks Parlemen.

"Pasalnya, pintu masuk depan hanya diperuntukkan kepada anggota dewan saja," kata Sugeng dalam keterangannya, Senin.

Sugeng menyampaikan, awalnya ia akan memasuki Gedung DPR melalui pintu depan.

Namun, menurut informasi Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR, pintu tersebut diperuntukkan khusus anggota Dewan.

"Adanya diskriminasi perlakuan dan sikap tidak hormat pimpinan DPR pada warga negara yang akan memasuki Gedung DPR melalui pintu depan," ujar Sugeng.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/27/08263421/setelah-merasa-didiskriminasi-ketua-ipw-kembali-terima-undangan-mkd-dpr

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke