Laporan Keuangan Konsorsium Judi Mengalir ke Oknum Polisi

Dari hasil laporan keuangan ini, rata-rata Rp 20 miliar digelontorkan setiap bulan. Sebagian besarnya diarahkan dengan kode "Coklat" yang merujuk pada polisi.

Sebelumnya beredar diagram Konsorsium 303. Diagram ini sempat ramai dibahas. Bahkan termasuk saat rapat antara Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dengan Komisi III DPR.

Sejumlah anggota DPR bersuara agar kasus Konsorsium 303 yang kerap dikatakan sebagai bagian dari Kerajaan Ferdy Sambo diusut tuntas kebenarannya.

Di akhir rapat, Kapolri berjanji akan mengusut isu Konsorsium 303.

"Saat ini kami masih mendalami, tim Propam sedang bekerja," kata Kapolri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/8/2022).

Kala itu, Diagram Konsorsium 303 mengaitkan dengan Ferdy Sambo. Data yang saya dapatkan terkait aliran uang dari Konsorsium ke sejumlah oknum Polisi.

Saya mendapati data bahwa banyak nama dari penerima uang Konsorsium adalah nama-nama yang saat ini terkena kasus etik dan sebagian, bahkan sudah disidang etik.

Meski ada banyak yang sempat diperiksa dan belum disidangkan. Nama-nama tersebut tercatat menerima uang dari Konsorsium.

Bantuan kasus, perjalanan, hingga cerutu

Saya mendapati sejumlah pengeluaran, sebagian besar hanya menyebut kode "coklat", yang merujuk pada Polisi disertai dengan nama penerimanya.

Kebutuhannya mulai dari tiket pesawat, bulanan, hingga kebutuhan pribadi seperti minuman dan cerutu.

Cerutu pada satu bulan, misalnya, tercatat sebanyak Rp 70 juta lebih. Untuk minuman lebih dari Rp 50 juta.

Sementara bantuan untuk pejabat polisi melakukan perjalanan ke Eropa Rp 560 juta.

Adapula tercatat Pospol Pluit Rp 10 Juta hingga Bantuan Kasus Rekening Medan Rp 386 juta. Entah apa maksud dari Pemberian Pospol Pluit dan Kasus Rekening Medan ini.

Total laporan keuangan yang tertulis dari dugaan Konsorsium 303 kepada sejumlah Oknum Polisi ini, rata-rata Rp 20 miliar setiap bulannya.

Sebagiannya juga digunakan untuk kebutuhan operasional pribadi para pemegang uang di konsorsium ini.

IPW: Bukan hoaks

Saya mendapatkan laporan keuangan dua bulan, yakni Oktober dan November 2021 lalu.

Atas hal ini, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyebutkan bahwa data ini bukan kabar bohong.

"Ini bukan Hoaks," ungkap Sugeng kepada Saya.

Sugeng meminta Kapolri segera menelusuri kebenaran hal ini. Menurut Sugeng, penelusuran soal ini bukanlah hal sulit.

Pasalnya, PPATK telah mengumumkan aliran dana judi online saja, jumlahnya Rp 155 triliun per tahun. Tentu hal ini dibarengi dengan aliran-aliran dana yang sudah dipetakan oleh PPATK.

Mengenai laporan keuangan konsorsium demikian, menurut Sugeng, sudah terbuka lebar dan mudah untuk menelusurinya.

Sejauh ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, saat ditanyakan soal perkembangan kasus Konsorsium 303, juga terkait pembelian tiket pesawat jet pribadi ke Jambi oleh sejumlah Polisi dalam kasus Ferdy Sambo, mengatakan masih dalam pendalaman.

“Itu bagian daripada, dari timsus ya, khususnya dari Wabprof ya,” tutur Dedi kepada wartawan di Gedung TNCC, Senin (19/9/2022).

Jika kita kupas kasus Sambo ini, maka ada tiga klaster kasusnya. Pertama, kasus pembunuhan berencana yang memang terus berjalan dan menuju ke Pengadilan.

Kedua, upaya sejumlah oknum Polisi yang hendak menghapus jejak pembunuhan Yosua, atau yang dikenal dengan kasus Obstruction of Justice, juga masih terus berjalan.

Ketiga, kasus konsorsium judi yang disebut adanya Kerajaan Sambo yang melindungi sejumlah kegiatan ilegal, seperti judi online hingga narkoba. Hal ini yang sampai saat ini belum ada perkembangan berarti.

Tak ada kata lain Polisi haruslah mengungkap tuntas tanpa batas. Terlalu mahal jika ada segelintir oknum yang dilindungi, tapi merusak marwah institusi.

Saya Aiman Witjaksono...
Salam!