Kementerian KP Dorong Generasi Muda Manfaatkan Peluang Sektor Perikanan secara Berkelanjutan

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) mendorong generasi muda terlibat langsung dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA) perikanan sebagai peluang usaha sekaligus berkomitmen menjaga keberlanjutannya.

Kepala BRSDM KP, I Nyoman Radiarta mengatakan, generasi muda berperan penting dalam menciptakan laut yang sehat, aman, tangguh, dan produktif.

“Peran penting itu dilakukan demi kesejahteraan bangsa dengan strategi pembangunan ekonomi biru yang berfokus pada pemahaman ekologi dan ekonomi terhadap aktivitas di ruang laut,” tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (23/9/2022).

Pernyataan tersebut disampaikan Nyoman pada Musyawarah Kerja Nasional Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan Indonesia (HIMITEKINDO) ke-XIII dengan tema ‘Lautan Masa Depan’, Selasa (20/12/2022).

Ia menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi penting dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa dengan strategi pembangunan ekonomi biru.

“Perguruan tinggi memiliki posisi sebagai learning center atau pusat pembelajaran, center of excellent atau pusat keunggulan, diseminasi (pelibatan publik),” jelas Nyoman

Selain itu, perguruan tinggi juga memiliki posisi sebagai scientific based (riset, inovasi, dan solusi), kolaborasi dan knowledge sharing atau berbagi pengetahuan, serta penyedia sumber daya manusia (SDM) ataupun pelibatan generasi muda.

Pada kesempatan tersebut, Nyoman mengatakan bahwa Kementerian KP saat ini berkomitmen menjaga ketahanan pangan dunia melalui strategi ekonomi biru.

Strategi tersebut diwujudkan Kementerian KP dengan mengimplementasikan lima program prioritas. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kesehatan ekologi dan pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.

Adapun kelima program strategis tersebut yaitu, perluasan wilayah konservasi laut dengan target 30 persen, penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan, pengembangan budi daya laut, pesisir, dan tawar.

Kemudian, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau kecil, serta pengelolaan sampah laut.

“Kebijakan penangkapan ikan terukur merupakan reformasi pengelolaan perikanan melalui penetapan enam zona penangkapan di 11 wilayah pengelolaan perikanan. Kebijakan ini, berbasis output control,” imbuh Nyoman.

Menurutnya, keberhasilan kebijakan penangkapan ikan terukur sangat ditentukan oleh kesiapan sistem informasi teknologi dan transformasi digital dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Untuk itu, sebut Nyoman, Kementerian KP mengembangkan Command Center guna mengawasi aktivitas perikanan di perairan Indonesia. Hal ini dijalankan melalui data satelit yang merekam dan melaporkan aktivitas penangkapan ikan secara real-time dan berkesinambungan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, BRSDM sebagai Eselon I Kementerian KP yang bersinggungan langsung dalam pengembangan SDM berupaya mengimplementasikan kelima program prioritas tersebut.

Implementasi itu diwujudkan melalui dukungan dan peran SDM Kementerian KP yang terus mengembangkan kompetensi melalui konsep infinity  dengan padanan komponen pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan inkubasi bisnis.

“Di bidang pendidikan, sistem vokasi menjadi kunci dalam menghasilkan lulusan yang dapat terserap di dunia usaha dan industri, serta mampu menciptakan peluang usaha,” ujar Nyoman.

Ia menjelaskan, BRSDM memiliki strategi dalam pencapaian pendidikan kelautan dan perikanan yang kompeten dan berdaya saing.

Adapun strategi tersebut mencakup pembangunan sistem penyelenggaraan pendidikan berbasis industri, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, metode pembelajaran menggunakan teaching factory.

“Kemudian, meningkatkan sarana dan prasarana, serta membangun sistem pendidikan berbasis digital dan teknologi informasi,” jelas Nyoman.

Hal tersebut, lanjut dia, didukung oleh 20 satuan pendidikan kelautan dan perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam 20 satuan pendidikan itu terdiri dari 11 satuan pendidikan tinggi dan 9 satuan pendidikan menengah.

Adapun pembagiannya, 11 satuan pendidikan terdiri dari 10 Politeknik KP dan 1 Akademi Komunitas, sedangkan 9 satuan pendidikan menengah itu adalah Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM).

“Di samping itu, BRSDM juga memiliki kebijakan memberikan kuota peserta didik sekitar 60 persen yang ditujukan untuk anak pelaku utama kelautan dan perikanan,” ujar Nyoman.

Anak pelaku utama kelautan dan perikanan yang dimaksud adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, penggaram, dan pemasar hasil perikanan.

Dalam bidang pelatihan dan penyuluhan, Nyoman menjelaskan, BRSDM saat ini didukung 6.493 penyuluh perikanan yang berasal dari sembilan Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) di seluruh Indonesia.

Sembilan Satminkal tersebut, antara lain Balai Pelatihan dan Penyuluhan (BPPP) Medan, Tegal, Banyuwangi, Bitung, dan Ambon.

Kemudian, ada Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang, Balai Riset Perikanan Budi Daya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor.

Ada pula Balai Besar Riset Budi Daya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol, dan Balai Riset Perikanan Budi Daya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAP3) Maros.

Pengembangan SFV

Selain itu, Nyoman mengungkapkan bahwa BRSDM juga tengah mengembangkan Smart Fisheries Village (SFV), dengan Desa Panembangan, Banyumas sebagai pilot project.

Program itu sejalan dengan program prioritas yang digaungkan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono.

SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan dan satuan kerja atau Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Konsep tersebut berbasis pada penerapan benih unggul, teknologi informasi komunikasi (TIK) dan manajemen tepat guna, keberlanjutan, serta meningkatkan ekonomi yang berada di tengah-tengah program kampung perikanan budi daya dan Desa Inovasi atau Desa Mitra.

“Pengembangan SFV berbasis pada teknologi informasi dan telekomunikasi serta manajemen tepat guna, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa,” jelas Nyoman.

Pengembangan SFV, lanjut dia, memadukan berbagai program prioritas Kementerian KP terkait pembangunan kampung budi daya dan juga program-program sebelumnya yang dimiliki BRSDM yaitu Desa Inovasi dan Desa Mitra.

Menurut Nyoman, bisnis proses SFV juga tidak lepas dari core BRSDM, yakni kolaborasi fungsi antara pendidikan, pelatihan, penyuluhan, serta inkubasi bisnis atau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) modern.

“Kolaborasi itu berperan dalam menciptakan ekonomi tumbuh, masyarakat bekerja, lingkungan lestari, dan berbasis digital,” jelasnya.

Civitas HIMITEKINDO punya peluang besar

Terkait musyawarah kerja nasional, Nyoman menyebutkan bahwa pihaknya menilai civitas HIMITEKINDO berpeluang besar dalam pengembangan sektor KP.

Peluang besar itu bisa diwujudkan dengan beberapa strategi. Pertama, mengenali permasalahan, mengelola sumber daya, serta mencari solusinya dengan berbagai inovasi.

Kedua, meningkatkan kapasitas diri dengan terus belajar, meningkatkan keterampilan, serta memperluas wawasan dan jaringan.

Ketiga, melalui program pengabdian masyarakat guna mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya kelautan perikanan secara bertanggung jawab.

Keempat, berinovasi dalam meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan.

Kelima, membangun usaha baru dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan teknologi digital melalui startup atau kickstarter.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono menuturkan bahwa salah satu sinergi yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dan Kementerian KP adalah memperkuat program penelitian.

Selain program penelitian, kata dia, perguruan tinggi dan Kementerian KP juga harus mengembangkan inovasi teknologi di bidang kelautan dan perikanan.

Trenggono menilai, hasil penelitian akan menjadi komponen penting untuk menghadirkan kebijakan serta program kerja berbasis ekonomi biru.

Sementara itu, inovasi teknologi, menurutnya, dapat mendorong produktivitas dan kualitas hasil perikanan yang ramah lingkungan.

“Kalau berbicara ekologi itu derajatnya lebih tinggi (dari aspek ekonomi). Sumber daya di perguruan tinggi harus dimanfaatkan untuk meneliti lebih dalam lagi,” ucap Trenggono.

Dari sinilah, lanjut dia, peran pemerintah bersama perguruan tinggi untuk meneliti lebih dalam dan bersama-sama menyuarakan pentingnya prinsip ekonomi biru.