Salin Artikel

Pilpres 2024, Siapa Jegal Siapa?

Kalimat itu disampaikan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).

Presiden RI dua periode ini mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan tidak adil. Karena itu ia menyatakan akan turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024.

Di depan para kader Partai Demokrat SBY juga mengatakan, Pilpres 2024 akan diatur sedemikian rupa sehingga hanya akan diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Sayangnya, SBY tidak menjelaskan siapa sosok yang akan mengatur dan membuat Pemilu 2024 berjalan tidak adil dan tidak jujur.

Saling serang

Pernyataan SBY ini sontak memicu polemik dan menaikkan suhu politik. Sejumlah elite partai meminta agar SBY tidak membuat gaduh dan berburuk sangka terhadap sesuatu yang belum terlaksana.

Pasalnya, tudingan SBY bisa memicu keterbelahan dan perpecahan karena belum bisa dibuktikan.

Alih-alih melontarkan tudingan, SBY diminta untuk mengungkapkan siapa sosok yang bakal membuat kecurangan dalam Pemilu 2024 mendatang.

Selain itu, jika SBY memiliki bukti indikasi adanya kecurangan yang bakal terjadi, ia diminta melaporkan langsung kepada aparat penegak hukum atau penyelenggara Pemilu.

Hal ini dinilai lebih baik dibanding melontarkan tudingan yang berpotensi memicu kegaduhan dan perpecahan.

PDI Perjuangan sebagai partai politik penyokong pemerintah berang dan balik menyerang. Mereka menyebut, kecurangan dalam Pemilu justru marak terjadi di era kepemimpinan SBY, yakni pada Pemilu 2009.

PDI Perjuangan juga mengancam akan ‘membuat perhitungan’ jika SBY menganggu pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 nanti.

Demokrat terancam?

Bukan sekali ini SBY menggunakan istilah turun gunung. Sebelumnya, pendiri Partai Demokrat ini juga pernah menyatakan akan turun gunung saat Demokrat terancam pecah.

Saat itu muncul dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat, yakni kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kubu Moeldoko.

Perseteruan ini berakhir setelah Kementerian Hukum dan HAM menolak mengesahkan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2021-2025, hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang atau KLB Demokrat dengan Ketua Umum Moeldoko.

Sama seperti sebelumnya, kali ini SBY kembali menggunakan terminologi turun gunung (mungkin) karena kepentingan Partai Demokrat tengah terancam.

Berbeda dengan sebelumnya, kuat dugaan lontaran SBY ini terkait dengan kecilnya peluang AHY untuk maju dalam Pilpres 2024 mendatang.

Apalagi dalam pernyataannya, SBY juga menyinggung soal jumlah pasangan calon yang bakal muncul di Pilpres 2024 nanti.

AHY terganjal?

Kecemasan SBY bisa saja terjadi karena melihat konfigurasi dan peta politik saat ini. Ambang batas pencalonan pasangan capres-cawapres atau ‘presidential threshold’ memaksa partai-partai kecil dan menengah termasuk Demokrat untuk berkoalisi.

Hingga saat ini ada tiga partai politik yang belum secara tegas menyatakan akan berkoalisi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Nasdem.

Meskipun tiga partai ini sudah bolak balik melakukan komunikasi untuk menjalin koalisi, namun hingga saat ini mereka tak kunjung menggelar deklarasi.

Berbeda dengan Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sudah mendeklarasikan Koalisi Indonesia Bersatu.

Juga Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sudah mendeklarasikan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

Peluang Demokrat untuk membangun koalisi agar bisa mendorong AHY maju dalam Pilpres 2024 saat ini yang paling besar adalah dengan NasDem dan PKS.

Jika NasDem enggan menjalin koalisi dengan Demokrat dan PKS, harapan Demokrat untuk mengusung AHY maju di Pilpres akan pupus. Karena perolehan suara Demokrat pada Pemilu 2019 lalu tak memenuhi ‘presidential threshold’.

Benarkah Pemilu 2024 akan dilaksanakan secara tidak adil dan tidak jujur? Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum dalam video di bawah ini, yang sudah disiarkan langsung di Kompas TV pada Rabu (21/9/2022) pukul 20.30 WIB.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/21/12184141/pilpres-2024-siapa-jegal-siapa

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke