Salin Artikel

Golkar Harap SBY Tak Ciptakan Isu Undang Keterbelahan Jelang Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia berharap, para elite politik tetap menciptakan suasana kondusif menjelang Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan untuk menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menduga Pemilu 2024 akan berjalan tidak adil dan tidak jujur.

"Nah saya sih berharap termasuk elite tokoh-tokoh politik kita, termasuk Pak SBY juga jangan menciptakan isu yang itu kita khawatir nanti justru mengundang keterbelahan atau perpecahan karena dugannya kan itu masih praduga praduga apa sih yang dikondisikan," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Ketua Komisi II DPR itu mengingatkan akan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap elite politik.

Adapun tanggung jawab itu untuk meminimalisasi atau menghilangkan potensi keterbelahan menjelang Pemilu 2024.

"Nah saya kira, kita semua terutama elite politik punya tanggung jawab," tegasnya.

Doli kemudian menjelaskan terkait pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden yang akan diusung partai politik.

Menurutnya, hal itu tentu tergantung pada komunikasi antar partai politik. Khususnya, soal langkah kerja sama atau koalisi untuk mengusung capres cawapres.

Ia mencontohkan bagaimana Golkar kini tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Tujuan dibentuknya KIB, lanjut Doli, salah satunya untuk mengusung capres-cawapres.

"Oleh karena itu, saya kira kita harus sama-sama menjaga lah supaya situasi tetap kondusif tanpa ada praduga-praduga yang berlebihan," tutur Doli.

Sebelumnya, SBY mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

SBY mengatakan, karena adanya informasi tersebut, ia mesti turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).

Video pidato itu viral di media sosial, termasuk diunggah oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, @pdemokrat.sumut.

Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Lokot Nasution telah mengonfirmasi isi video tersebut dan mengizinkan Kompas.com untuk mengutipnya.

Ia membenarkan video tersebut diambil dalam Rapimnas Demokrat, Kamis.

Dalam video itu, SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/19/17441561/golkar-harap-sby-tak-ciptakan-isu-undang-keterbelahan-jelang-pemilu-2024

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke