Salin Artikel

Mahfud MD: Demokrasi Kita Sekarang Tidak Sehat, Banyak Kepala Daerah Terpilih karena Cukong

"Bagaimana keadaan demokrasi kita sekarang? Demokrasi kita sekarang tidak sehat, tidak sedang baik-baik saja," kata Mahfud dalam siaran YouTube KAHMI Nasional yang diunggah Minggu (18/9/2022).

Mahfud MD menjelaskan, demokrasi yang tak sehat itu tercermin dari pemilihan pimpinan kepala daerah yang sebagian besar dipilih karena uang.

"Saya katakan pimpinan-pimpinan daerah yang terpilih saya dulu nyebut 92 persen itu karena cukong, karena uang," ujar Mahfud saat memberikan sambutan di malam puncak HUT KAHMI ke-56 pada 17 September 2022.

Perhitungan 92 persen itu didapatkan dari hasil penelitian simulasi bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Selain data yang didapat dari LSM, Mahfud MD juga mengutip hasil perhitungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau hitungan KPK 84 persen kepala daerah itu terpilih karena cukong, 84 persen itu angka dari KPK, hitungan KPK," katanya.

"Demokrasi kita tak sehat, demokrasi jual beli!" ujar Mahfud MD kemudian.

Untuk itu, Mahfud MD kembali mengingatkan kepada semua pihak untuk jujur dalam berpolitik.

Pasalnya, kata Mahfud, jabatan yang diraih dengan cara curang tidak akan membuat hidup tenang.

"Enggak akan pernah membuat kamu hidup nyaman kalau kamu memperoleh sesuatu dengan cara tidak benar," ujarnya.

"Tidur enggak nyenyak. Kalau sudah pensiun cari pengawal, kalau sudah enggak punya chanel ketangkep juga. Pas punya chanel aman, sesudah tidak dikorbankan oleh temannya sendiri, itulah permainan," kata Mahfud MD lagi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/19/12283891/mahfud-md-demokrasi-kita-sekarang-tidak-sehat-banyak-kepala-daerah-terpilih

Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke