Salin Artikel

Sukseskan Ekonomi Biru, Kementerian KP Gandeng JICA Optimalkan Program Marikultur Berbasis Data

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) terus berupaya meningkatkan produksi perikanan berkelanjutan untuk mewujudkan implementasi program ekonomi biru di Indonesia.

Paling baru, Kementerian KP bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mengoptimalkan program Optimizing Mariculture Based on Big Data with Decision Support System (DSS).

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian KP, I Nyoman Radiarta mengungkapkan, pihaknya telah berkolaborasi dengan JICA untuk program tersebut di Indonesia sejak 2017. Dalam waktu dekat, kolaborasi akan berakhir.

Kerja sama tersebut bertujuan melakukan pemantauan kondisi lingkungan dan sosial ekonomi budi daya laut berbasis sistem informasi dan membangun DSS berbasis big data.

Beberapa cakupannya, meliputi sistem peringatan dini, pemilihan lokasi, daya dukung kawasan, dan sosial ekonomi. Semuanya dilakukan untuk membangun perikanan budi daya laut di Indonesia.

“Semua produk dari kerja sama ini akan bermanfaat untuk meningkatkan dan mempromosikan pengelolaan perikanan tangkap dan budi daya laut yang berkelanjutan di Indonesia, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang,” ujar Nyoman, dikutip dari keterangan persnya, Minggu (18/9/2022).

Dia mengatakan itu saat membuka acara Joint Cooperation Committee (JCC) dan evaluasi akhir bagi proyek Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) Mariculture di Jakarta, Jumat (16/9/2022).

“Hal yang paling penting, produk-produk kerja sama ini dapat digunakan untuk mendukung visi dan program strategis Kementerian KP,” terangnya.

Ia mencontohkan, DSS Real Time Environment and On Farm, Harmful Algae Blooms (HABs) Early Warning, dan Online Education System dapat digunakan untuk mendukung program prioritas Kementerian KP, seperti Kampung Perikanan Budi Daya dan program prioritas BRSDM Smart Fisheries Village.

“Program-program tersebut seluruhnya berbasis pada Ekonomi Biru,” ungkapnya.

Nyoman mengatakan, proyek kerja sama tersebut telah mencapai hampir semua keluaran yang direncanakan.

Keluaran tersebut, seperti pengembangan beberapa DSS, termasuk sistem digitalisasi data on farm melalui MICT-G, penampil data pemantauan lingkungan budi daya laut secara real time, serta smart dashboard untuk penangkapan ikan untuk memperkirakan stok ikan.

Kemudian ada pengawasan dan fishing ground serta sistem peringatan dini untuk pertumbuhan alga berbahaya, sistem pendidikan dan pelatihan online untuk pembudidaya ikan, teknisi, dan peneliti melalui EL-MARC, serta berbagai publikasi di jurnal dan konferensi internasional.

"Kegunaan dari output ini pada masa depan akan tergantung pada kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang akan bertanggung jawab dalam menjalankan sistem dan terus meningkatkannya,” ungkapnya.

Lebih dari itu, Kementerian KP juga melakukan langkah penting dengan mengintegrasikan sistem DSS yang dikembangkan melalui proyek tersebut ke dalam sistem data dan informasi Kementerian KP.

Saat ini, lanjut Nyoman, Kementerian KP sedang menyelesaikan sistem command center yang bisa membuat sistem data dan informasi, pelaporan, dan pengambilan keputusan terintegrasi dalam satu sistem yang efisien.

“Harapannya sistem DSS yang dikembangkan proyek ini dapat disematkan ke dalam command center, sehingga akan menjamin keberlanjutan dan kegunaan keluaran proyek," jelas.

Sementara itu, Kepala Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) Yayan Hikmayani mengatakan, JCC membahas pencapaian proyek dari 2017 hingga sekarang.

Setelah pertemuan tersebut, perwakilan JICA dan Japan Science and Technology Agency (JST) serta seluruh anggota tim Jepang lainnya mengunjungi lokasi SATREPS Mariculture, yaitu Lombok dan Lampung pada 17-22 September 2022.

Di Lombok, tim akan mengevaluasi sistem pemantauan sensor real time yang saat ini terpasang di Teluk Seriwe. Mereka juga melakukan wawancara dengan pengguna EL-MARC serta sistem pendidikan dan pelatihan online SATREPS.

Sementara itu, di Lampung, tim juga akan mengevaluasi sistem monitoring real time selain wawancara dengan pengguna ALBOOM. ALBOOM adalah sistem peringatan dini untuk HABs berdasarkan partisipasi ilmu warga.

"Saya berharap evaluasi lapangan akan menghasilkan tanda-tanda yang jelas bahwa proyek ini memang memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan budidaya laut di Indonesia," kata Yayan.

Pihak dari Jepang juga berharap kerja sama tersebut dapat bermanfaat bagi banyak orang sebagaimana disampaikan perwakilan JST Tsukasa Nagamine.

Ia mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan terima kasih atas kerja sama yang telah dijalin dengan BRSDM.

"Banyak orang yang ingin melihat keberhasilan dari proyek ini di bidang budi daya laut. Saya berharap hasil kerja sama ini diimplementasikan oleh banyak pembudidaya ikan dan industri perikanan di Indonesia,” ungkapnya.

Tsukasa mengatakan, proyek tersebut memiliki pendidikan dan pelatihan online hasil pengembangan para peneliti Jepang dan Indonesia.

“Ini sangat penting bagi masa depan para pembudidaya ikan dalam meningkatkan kapasitas SDM. Jadi silakan diumumkan kepada masyarakat Indonesia," ujarnya.

Tsukasa pun mengingatkan pentingnya kontinuitas dan pengembangan proyek antara Indonesia dan Jepang.

“Jadi mari bangun hubungan yang baik dan kembangkan proyek ini lebih jauh lagi," tutur Tsukasa.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mendukung kerja sama antara Kementerian KP dengan Jepang untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan.

"Jepang-Indonesia punya kesamaan sebagai negara bahari. Indonesia memiliki potensi perikanan yang besar, sedangkan Jepang punya keunggulan dari sisi teknologi yang bisa kita kerjasa makan," ungkap Menteri Trenggono.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/18/19062841/sukseskan-ekonomi-biru-kementerian-kp-gandeng-jica-optimalkan-program

Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke