Salin Artikel

Soal Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI, Anggota DPR: Pak Jokowi Pasti Pikir Panjang

Ia yakin Jokowi telah memikirkan dengan matang soal pilihannya tersebut.

“Saya mikirnya begini, Pak Jokowi pasti akan pikir panjang-panjanglah. Pak Jokowi pasti pikir jauh-jauh,” kata Kharis pada wartawan, Senin (12/9/2022).

Ia menyampaikan, sebagian anggota Komisi I DPR memilih untuk mendukung apa pun keputusan Jokowi.

Sebab, DPR tak memiliki wewenang untuk menentukan apakah memperpanjang atau memberhentikan Andika karena masa pensiunnya.

“Mau diperpanjang, boleh. Sudah pernah terjadi pada beberapa kali panglima yang dulu,” ujar dia.

“Mau diganti juga tinggal proses fit and propert test di Komisi I. Jadi simple lah. Kita tidak punya pretensi untuk diganti atau harus diperpanjang,” kata dia.

Andika dilantik menjadi Panglima TNI pada 17 November 2021. Ia menggantikan jabatan yang Marsekal Hadi Tjahjanto.

Namun, saat menerima tugas itu, Andika telah berusia 57 tahun, dan akhir tahun nanti ia bakal memasuki masa pensiun yakni 58 tahun.

Jika tak diperpanjang, Jokowi harus segera menentukan pengganti Andika untuk menjalani fit and proper test di Komisi I DPR.

Di sisi lain, peneliti senior Imparsial dan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf menganggap perpanjangan masa jabatan Panglima TNI tidak relevan.

Sebab, tak ada alasan yang kuat mengingat negara sedang dalam kondisi pertahanan dan keamanan normal dan damai.

Al Araf pun meminta anggota DPR melihat dasar hukum perpanjangan masa jabatan Panglima TNI.

Sebab, Mahkamah Konstitusi telah menolak gugatan usia pensiun perwira, tamtama, serta bintara TNI.

"Dengan demikian secara hukum anggota DPR perlu melihat hasil putusan MK itu sehingga tidak membawa wacana ini dalam wacana politis yang cenderung berdimensi politisasi," ungkapnya melalui keterangan tertulis, Minggu (11/9/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/12/16093591/soal-perpanjangan-masa-jabatan-panglima-tni-anggota-dpr-pak-jokowi-pasti

Terkini Lainnya

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Komisi X Rapat Bareng Nadiem Makarim, Minta Kenaikan UKT Dibatalkan

Nasional
Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Menaker Ida Paparkan 3 Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Program Desmigratif

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

ICW Dorong Dewas KPK Jatuhkan Sanksi Berat, Perintahkan Nurul Ghufron Mundur dari Wakil Ketua KPK

Nasional
Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Prabowo Disebut Punya Tim Khusus untuk Telusuri Rekam Jejak Calon Menteri

Nasional
Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Reformasi yang Semakin Setengah Hati

Nasional
Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat 'Geo Crybernetic'

Lemhannas Dorong Reaktualisasi Ketahanan Nasional Lewat "Geo Crybernetic"

Nasional
Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Sidang Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Sukseskan WWF 2024, Pertamina Group Paparkan Aksi Dukung Keberlanjutan Air Bersih

Nasional
ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

ICW Dorong Dewas KPK Tetap Bacakan Putusan Kasus Nurul Ghufron, Sebut Putusan Sela PTUN Bermasalah

Nasional
Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Anies Dinilai Sulit Cari Partai yang Mau Mengusungnya sebagai Cagub DKI Jakarta

Nasional
PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

PAN Klaim Dapat Jatah 4 Menteri, Zulkifli hingga Viva Yoga Mauladi

Nasional
SYL Klaim Tak Pernah 'Cawe-cawe' soal Teknis Perjalanan Dinas

SYL Klaim Tak Pernah "Cawe-cawe" soal Teknis Perjalanan Dinas

Nasional
Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Ribut dengan Dewas KPK, Nurul Ghufron: Konflik Itu Bukan Saya yang Menghendaki

Nasional
Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Kemenag Kecewa 47,5 Persen Penerbangan Haji yang Gunakan Garuda Indonesia Alami Keterlambatan

Nasional
Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Klarifikasi Korps Marinir soal Kematian Lettu Eko, Akui Awalnya Tak Jujur demi Jaga Marwah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke