Salin Artikel

Jokowi: Realisasi APBD 47 Persen, Masih Kecil Sekali

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (ABPD) secara umum saat ini masih berada di angka 47 persen.

Menurut Presiden, realisasi ini sangat kecil. Padahal, waktu yang tersisa untuk menyerap APBD 2022 hanya tinggal beberapa bulan saja.

"Posisi ABPD saat ini realisasinya masih berada di angka 47 persen, masih kecil sekali," ujar Jokowi dalam sambutannya pada rapat pengendalain inflasi bersama para kepala daerah di Istana Negara, Senin (12/9/2022).

"Saya minta sekali lagi kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota agar waktu yang tinggal Oktober, November, Desember ini betul-betul anggaran yang ada ini segera bisa direalisasikan," tegasnya.

Kepala Negara mengingatkan bahwa kontribusi APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar.

Penggunaan APBD secara tepat juga dapat mengatasi kenaikan inflasi. Utamanya yang berkaitan dengan kenaikan harga pangan.

Jokowi pun mengungkapkan, kontribusi harga pangan terhadap kemiskinan sebesar 74 persen.

"Begitu harga pangan naik, artinya di sebuah daerah kemiskinan juga akan terkerek ikut naik. Utamanya itu beras sebagai komponen utama," tegas Jokowi.

Sehingga dirinya meminta pemerintah daerah berhati-hati jika harga beras sudah mulai naik.

Menurut Jokowi, meski kenaikan harga beras hanya Rp 200 atau Rp 500 harus segera diintervensi.

"Karena itu menyangkut kemiskinan di kabupaten, di kota provinsi yang bapak ibu pimpin itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya," tambah Jokowi.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/12/15475441/jokowi-realisasi-apbd-47-persen-masih-kecil-sekali

Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke