Salin Artikel

Mahfud Akui Ada Kebocoran Data Pejabat Negara oleh "Hacker" Bjorka

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui kebocoran data pejabat negara yang dilakukan peretas atau hacker Bjorka benar-benar terjadi.

Dia mengatakan sudah mendapat laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait peristiwa kebocoran data itu.

"Saya pastikan bahwa itu memang terjadi, sudah dapat laporannya dari BSSN, kemudian dari analis deputi kerja saya," kata Mahfud saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (12/9/2022).

Namun, kata Mahfud, kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka bukanlah data yang serius.

Menurut dia, data yang dibocorkan Bjorka adalah data umum yang bisa diambil di beberapa sumber data.

"Sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia yang bisa diambil dari mana-mana cuma kebetulan sama," papar Mahfud.

Meski bukan data rahasia penting, Mahfud mengatakan, pemerintah sedang menelusuri penyebab hacker itu bisa mengambil data pribadi para pejabat.

Begitu juga dengan informasi terkait dengan kasus Munir. Mahfud mengatakan, data yang diungkap oleh Bjorka adalah data yang sudah muncul sebelumnya di media masa.

Karena kesamaan data tersebut, Mahfud menilai data yang diambil oleh Bjorka bisa jadi berasal dari sumber terbuka.

"Itu sudah ada di koran tiap hari, ini jadi presiden itu, jadi menteri kan cuma itu-itu aja. Enggak ada yang rahasia negara kalau saya baca, sehingga itu bisa saja kebetulan sama dan kebetulan bukan rahasia juga, cuma dokumen biasa, tetapi itu memang terjadi," papar Mahfud.

Sebagai informasi, pada akhir pekan lalu, Bjorka mengumbar data pribadi sejumlah pejabat, yakni Ketua DPR Puan Maharani dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Selain itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate turut menjadi korban dan juga Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan.

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/12/13360501/mahfud-akui-ada-kebocoran-data-pejabat-negara-oleh-hacker-bjorka

Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke